Mahkamah Konstitusi Jerman Batalkan Aturan Batas Sewa Berlin

Ribuan orang berkumpul di ibu kota Jerman, Berlin, untuk berdemonstrasi menentang dicabutnya batas harga sewa rumah pada hari Kamis (15/04).

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi JermanJerman memutuskan bahwa pemerintah negara bagian Berlin tidak berhak untuk menerapkan aturan itu.

Mulai berlaku efektif pada Februari 2020, biaya sewa untuk 90% apartemen di Berlin dibekukan selama lima tahun sesuai harga sewa pada Juni 2019.

Kini, penyewa khawatir bahwa mereka sekarang bisa terkena kenaikan harga sewa secara tiba-tiba.

Para pengunjuk rasa menuntut diakhirinya 'kegilaan sewa'

Para demonstran awalnya berkumpul di Hermannplatz di Neukoelln. Mereka kemudian berjalan bersama ke Kottbusser Tor di Kreuzberg, yang terletak di timur kota.

Para pengunjuk rasa menuntut politisi untuk mengakhiri apa yang mereka sebut sebagai "kegilaan sewa rumah."

Polisi menyebutkan ada ribuan orang yang hadir dalam unjuk rasa yang dikoordinir oleh Berlin Tenants Association. Dilaporkan sempat terjadi bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa.

Putusan Mahkamah Kosntitusi menyatakan bahwa karena pemerintah federal telah membuat undang-undang yang mengatur ketetapan sewa, pemerintah negara bagian tidak dapat menerapkan peraturannya sendiri di luar undang-undang tersebut. Oleh karenanya, pengadilan memutuskan undang-undang pembatasan sewa Berlin batal demi hukum.

"Hari ini adalah hari yang berat bagi para penyewa di Berlin," kata Sebastian Scheel, Menteri Pembangunan Perkotaan dan Perumahan Berlin, dari Partai Kiri. "Kami mengambil jalan ini untuk alasan yang bagus," katanya kepada surat kabar taz. "Kami tahu bahwa kami sedang menapak kebijakan baru, dan ingin menyuarakan masalah yurisdiksi ini."

Scheel berjanji bahwa pemerintah akan turun tangan membantu penyewa yang sekarang berpotensi terkena kenaikan harga sewa mendadak.

Partai CDU sambut baik putusan pengadilan

Tuntutan konstitusional telah diajukan pada Mei 2020 oleh anggota parlemen Bundestag dari Partai Kristen Demokrat (CDU) dan Partai Bebas Demokrat (FDP) pro-bisnis, yang mana keduanya menyambut baik keputusan tersebut.

Kai Wegner, juru bicara kelompok parlemen federal CDU, menyebut keputusan itu sebagai "kekalahan sensitif" bagi pemerintah Berlin, yang ia salahkan karena membuat "janji batas sewa palsu" kepada para penyewa.

Namun, pemerintah Berlin menyebut batas sewa sebagai "ruang bernapas" bagi penyewa, sementara perumahan baru dapat dibangun.

Apa itu peraturan batas sewa?

Peraturan batas sewa yang diterapkan pemerintah Berlin terbilang unik dan jadi salah satu peraturan yang paling diperdebatan di Jerman selama beberapa tahun terakhir. Harga sewa 90% apartemen di Berlin dibekukan selama lima tahun pada harga Juni 2019. Harga sewa baru tidak boleh melebihi harga tersebut. Pada November 2020, harga sewa yang masih di atas harga tersebut harus diturunkan.

Para pegiat berpendapat itu adalah cara penting untuk melestarikan perumahan yang terjangkau di ibu kota Jerman, di mana harga sewa telah melonjak selama bertahun-tahun. Berdasarkan data Yayasan Properti Jerman (ZIA), jumlah penyewa baru di Berlin meningkat 27% dari 2013 hingga 2019.

Sejak batas sewa mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2020, hal itu telah menyebabkan ketidakpastian di pasar perumahan ibu kota Jerman, terutama karena pemilik apartemen mulai memasang "sewa bayangan" - harga sewa yang lebih tinggi yang harus dibayar penyewa jika pengadilan memutuskan peraturan batas sewa bersifat inkonstitusional - dalam kontrak sewa mereka. Asosiasi penyewa menyebut sewa bayangan ini melanggar hukum.

Keputusan ini bak rezeki nomplok bagi pemilik apartemen karena harga sewa bisa langsung dinaikkan hingga ratusan euro sebulan. Selain itu, pemilik apartemen sekarang bisa menuntut penyewa membayar kembali sewa yang lebih tinggi untuk harga tahun lalu.

rap/hp (dpa, AP)