Perundingan Timur Tengah Gagal Karena Soal Pemukiman?

"Kami adalah partner kalian. Bagaimana dengan kalian sendiri?“ Begitulah tulisan dalam bahasa Ibrani yang terpampang di poster-poster di banyak jalan ibukota Israel, Tel Aviv. Di sebelahnya terdapat foto para politisi Palestina, yang termasuk delegasi perundingan di bawah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas.

Imbauan untuk Berdamai

Di internet warga Palestina juga berusaha memancing rakyat Israel agar memberikan perhatian atas dialog baru untuk perdamaian. Inisiatif untuk perdamaian. Dengan itu juru runding Palestina Saeb Erekat berusaha mendapat kepercayaan rakyat Israel lewat sebuah iklan.

Dalam iklan itu ia mengatakan, "Salam untuk anda di Israel. Saya tahu, kami telah mengecewakan anda semua. Saya tahu, dalam 19 tahun terakhir kami tidak mampu berdamai. Saya tahu, sebagian besar rakyat Israel tetap percaya pada solusi dua negara, seperti halnya sebagian besar rakyat Palestina. Saya salah satu dari mereka yang dulu sudah mengalaminya. Saya tahu, perdamaian dapat tercapai. Dapat dilakukan dan akan terjadi. Kita akan berhasil. Saya mitra anda. Bagaimana dengan anda?“

Jalan keluar dua negara yang disebut Erekat berdasarkan pada apa yang disebut "Inisiatif Jenewa". Kesepakatan itu ditandatangani sejumlah politisi Israel dan Palestina tujuh tahun lalu. Hasilnya adalah rencana pembagian wilayah Israel dan Palestina. Rancangan itu sampai sekarang menjadi patokan bagi perjanjian perdamaian di masa depan.

Moratorium Pembangunan Pemukiman

Ketika kekuatan moderat di kedua belah pihak masih ingat dengan kesepakatan itu, beberapa hari setelah dimulainya perundingan langsung di Washington, awal baru itu sudah terancam gagal. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tetap berkeras bahwa pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat Yordan akan dilanjutkan akhir September. Ia hendak mengijinkan kembali pembangunan tanpa batasan, setidaknya di kompleks-kompleks besar.

Itu sudah pernah ditolerir penengah AS, yaitu dalam rangka proses perdamaian Annapolis, tahun 2007 dan 2008. Tetapi Palestina tidak ingin lagi memulai perundingan yang alot, dan pada saat bersamaan melihat bagaimana pemukiman Yahudi di wilayahnya terus meluas. Wakil Palestina berniat meninggalkan ruang perundingan, jika Netanyahu tidak memperpanjang moratorium pembangunan pemukiman.

Para menteri dari Partai Buruh dalam kabinet Netanyahu ingin mencegah hal itu. Menteri Sosial Jitzhak Herzog mengatakan dalam radio militer, semua pihak harus menjaga agar perundingan terus berlangsung. Ia mengusulkan agar moratorium diperpanjang dua atau tiga bulan. Tetapi harus ditekankan, bahwa setelah moratorium berakhir, pembangunan akan dilanjutkan di daerah-daerah di mana sudah ada kesepakatan internasional.

Netanyahu Tidak Dukung Usul Kompromi

Usulan Herzog dapat menjadi jalan keluarnya. Tetapi perkataan terakhir Perdana Menteri Netanyahu tidak menunjuk ke kompromi tersebut. Netanyahu merasa punya tanggung jawab lebih besar kepada para pelobi pembangunan pemukiman dan pemerintahannya yang sebagian besar berhaluan kanan, daripada kepada warga Palestina.

Kepada mereka Netanyahu mengatakan, "Kami menyatakan, bahwa dua negara dan dua bangsa adalah jalan keluarnya, yaitu dua negara nasional, sebuah negara nasional Yahudi dan negara nasional Palestina.“

Tetapi dalam hal inipun tidak ada persamaan pendapat. Palestina tidak bersedia mengakui negara Yahudi. Alasan pertamanya, seperlima penduduk Israel saja terdiri dari orang Arab.

Sebastian Engelbrecht / Marjory Linardy

Editor: Vidi Legowo