Pengesahan RUU Kewarganegaraan India Tuai Protes

Polisi India menembakkan peluru hampa pada hari Kamis(12/12) ketika ribuan pengunjuk rasa di timur laut negara itu berdemonstrasi menentang undang-undang kewarganegaraan yang kontroversial tersebut.

Puuhan orang terluka dalam aksi protes dalam beberapa hari terakhir, kendaraan dibakar dan polisi menembakkan gas air mata serta memukuli massa yang berunjuk rasa  dengan tongkat kayu.

Lima ribu anggota pasukan paramiliter dikerahkan di kota Guwahati di negara bagian Assam, sementara banyak jalan diblokir untuk mencegah penyebaran aksi protes.

Semua layanan kereta api ke Tripura dan Assam ditangguhkan dan beberapa penerbangan dibatalkan. Beberapa pertandingan kriket dan sepak bola yang dijadwalkan berlangsung di Assam juga dibatalkan.

Perdana Menteri India, Narendra Modi berusaha menenangkan situasi dalam serangkaian tweet atau cuitan di Twitter yang tidak dapat dibaca oleh banyak orang di wilayah itu karena internet seluler diblokir di beberapa daerah.

RUU Amendemen Kewarganegaraan disahkan oleh majelis tinggi pada hari Rabu (11/12). Undang-undang ini  memungkinkan untuk pelacakan cepat aplikasi kewarganegaraan dari kelompok minoritas non-muslim dari tiga negara tetangga. Dalam pemungutan suara di parlemen, 125 anggota setuju dan 105 menolak. RUU ini juga telah melewati persetujuan di majelis rendah.

Tuduhan dan bantahan terkait RUU

Bagi kelompok-kelompok Islam, oposisi, kelompok-kelompok hak asasi dan lainnya, pengesahan RUU ini adalah bagian dari agenda nasionalis Hindu di bawah Modi untuk memarginalkan 200 juta kaum muslim India, sebuah tuduhan yang dibantah Modi.

"Saya ingin meyakinkan saudara dan saudari saya di Assam bahwa mereka tidak perlu khawatir setelah berlakunya #CAB (RUU Amendemen Kewarganegaraan)," demikian cuitan Modi di Twitter.  

Liga Muslim Uni India mengajukan petisi di pengadilan tinggi melawan RUU tersebut. "Konstitusi menyatakan tidak akan ada perbedaan berdasarkan kasta, agama atau apa pun. Tapi di sini, kewarganegaraan malah diberikan berdasarkan agama," ujar salah seorang pemimpin oposisi PK. Kunhalikutty mengatakan kepada AFP.  Petisi itu menyatakan bahwa mereka "tidak memiliki keluhan dalam memberikan kewarganegaraan kepada migran tetapi keluhan para pemohon lebih pada soal diskriminasi dan klasifikasi tidak masuk akal berdasarkan agama."

AI: RUU ini melanggar konstitusi dan HAM

RUU Amendemen Kewarganegaraan,  mengusulkan untuk memberikan perlindungan kepada kaum Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan minoritas Kristen yang melarikan diri dari penganiayaan agama di negara-negara mayoritas muslim di Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan sebelum tahun 2015. Namun aturan ini tidak meluas ke pengungsi muslim Rohingya yang melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar.

Para kritikus RUU mengatakan RUU ini bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi konstitusi sekuler India dengan menjadikan agama sebagai dasar kewarganegaraan. Mereka juga mengatakan undang-undang itu mendiskriminasi umat Islam,  karena tidak berlaku untuk muslim.

Amnesty India mengatakan undang-undang tersebut melegitimasi diskriminasi atas dasar agama dan dengan jelas melanggar konstitusi India serta hak asasi manusia internasional.  "Langkah ramah terhadap para pencari suaka adalah langkah positif, tetapi negara sekuler negara seperti India, membanting pintu pada kaum muslim dan komunitas lainnya yang teraniaya karena agama, bakal memicu rasa ketakutan dan kefanatikan, " ujar kelompok hak asasi itu dalam sebuah pernyataan.

"Hari ini menandai hari yang gelap dalam sejarah konstitusi India," kata Sonia Gandhi dari partai oposisi utama kongres. "Bagian RUU Amendemen Kewarganegaraan itu menandai kemenangan orang yang berpikiran sempit dan kekuatan fanatik terhadap pluralisme India," tandasnya.

ap/rzn(ap/afp/dpa)