Pemerintah Malaysia Cari Simpati Lewat Pembebasan Anwar Ibrahim

Hakim Zabidin Mohamad Diah menyatakan, bukti DNA yang diajukan jaksa penuntut tidak meyakinkan. Ada sejumlah keraguan karena bukti DNA itu telah terkontaminasi dan pengadilan tidak mau menghukum tanpa bukti yang kuat, kata hakim.

Tokoh oposisi, Anwar Ibrahim mengaku sedikit terkejut atas keputusan bebas ini."Saya bersyukur pada Tuhan atas berita baik ini. Saya akhirnya dibebaskan. Ini adalah tahun-tahun yang berat bagi kami…menodai karakter saya”. Melalui jejaring sosial twitter, Anwar mengatakan "Dalam pemilu yang akan datang, suara rakyat akan didengar, dan pemerintahan yang korup ini akan terjungkal dari kekuasaannya".

Anwar Ibrahim sebelumnya dituduh melakukan hubungan seks dengan mantan pembantu laki-lakinya, dan diancam hukuman penjara 20 tahun. Sodomi, adalah perbuatan kiminal dalam hukum Malaysia. Selama ini, tokoh oposisi itu membantah tuduhan dan menganggap pengadilan ini sebagai rekayasa pemerintah. Anwar Ibarahim sebelumnya adalah wakil Perdana Menteri. Konflik dengan Mahathir Mohamad membuat ia terpental dari pemerintahan dan menjadi tokoh utama oposisi.

Pengamat politik dari Universiti Kebangsaan Malaysia Abdul Ghapa Harun mengatakan, keputusan pengadilan atas kasus Anwar Ibrahim ini mengejutkan. Ia menilai, ada dua hal yang membuat Anwar Ibrahim dibebaskan. Pertama, karena tim pengacara tokoh oposisi itu sukses membantah semua tuduhan jaksa penuntut. Kedua, karena pemerintah Malaysia kali ini tidak melakukan intervensi terhadap pengadilan "Kalau sekiranya pemerintah Malaysia melakukan campur tangan, maka akan secara tidak langsung merusak persepsi masyarakat atas usaha-usaha transformasi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia pada hari-hari ini. Kalau pemerintah campur tangan dan Anwar Ibrahim dinyatakan bersalah, padahal bukti di pengadilan meragukan, maka akan memberi kesan yang buruk pada pemerintah."

Dengan membebaskan Anwar Ibrahim, pemerintah Malaysia ingin menunjukkan bahwa mereka bersedia melakukan reformasi politik.

Pengamat politik dari Universiti Kebangsaan Malaysia itu menilai, keputusan pengadilan ini adalah kemenangan kedua belah pihak, baik oposisi maupun pemerintah. Abdul Ghapa Harun memperkirakan, tidak akan ada perubahan dalam hasil pemilihan umum yang akan digelar dua bulan mendatang "Saya melihat dalam pemilihan umum yang akan digelar nanti, akan tetap menghasilkan status quo. Pemerintahan Barisan Nasional masih akan tetap menang, meski dengan jumlah mayoritas lebih kecil. Sementara oposisi akan bisa menambah sedikit jumlah kursi mereka"

Pemilu yang akan digelar Maret-April nanti adalah sebuah perjalanan penting bagi demokrasi Malaysia. Beberapa tahun terakhir, gerakan demokrasi di bawah pimpinan Anwar Ibrahim makin menguat di negara yang dianggap semi otoriter itu.

Andy Budiman

Editor: Agus Setiawan