PBB: Iran Lepas Kamera Pemantau Situs Nuklir

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan pada Kamis (09/06) bahwa Iran telah mulai menghapus 27 peralatan pemantauan pengawas PBB yang telah dipasang di bawah kesepakatan nuklir 2015.

Perjanjian nuklir 2015 menjadi Rencana Aksi Komprehensif Gabungan yang bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Pengungkapan IAEA muncul ketika ketegangan meningkat dengan Iran atas program nuklirnya, dengan Teheran memperkaya uranium untuk penggunaan senjata nuklir.

Pada Rabu (08/06), dewan gubernur IAEA mengecam Teheran karena gagal memberikan "informasi yang dapat dipercaya" mengenai bahan nuklir buatan yang ditemukan di tiga lokasi yang tidak diumumkan di negara itu. Kecaman itu diajukan oleh Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat ke Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan didukung oleh 30 negara di dewan pengawas. Namun, hanya Cina dan Rusia yang menentang kecaman tersebut. Sementara, Iran mengkritik resolusi IAEA dan menuding tuduhan PBB sebagai sesuatu yang  "tergesa-gesa" dan "tidak seimbang."

Sebuah 'pukulan fatal' untuk kesepakatan 2015

Kepala IAEA Rafael Grossi mengatakan dalam konferensi pers bahwa penghapusan kamera menimbulkan "tantangan serius" bagi kemampuan PBB untuk memantau program nuklir Iran. Itu berarti "kurang transparansi, lebih banyak keraguan, lebih banyak ketidakpastian" seputar program nuklir Iran, tambah Grossi.

"Kami berada dalam situasi yang sangat tegang," Grossi menekankan. Jika Iran menolak untuk memasang kembali beberapa peralatan pemantau, Grossi mengatakan itu akan menjadi "pukulan fatal" dalam pembicaraan yang sedang berlangsung untuk menghidupkan kembali kesepakatan 2015.

AS desak Iran untuk bekerja sama dengan IAEA

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mendesak Iran pada Kamis (09/06) untuk bekerja sama dengan IAEA. Blinken menggemakan pernyataan Grossi, dengan mengatakan tindakan Iran mengancam kemungkinan pemulihan kesepakatan nuklir 2015.

"Satu-satunya hasil dari jalan seperti itu adalah krisis nuklir yang semakin dalam dan isolasi ekonomi dan politik lebih lanjut untuk Iran," katanya.

Selain itu, Blinken mengatakan bahwa negosiasi kesepakatan nuklir Iran hanya dapat diselesaikan jika Teheran membatalkan tuntutan asingnya.

Di bawah mantan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir pada 2018 dan mulai menerapkan kembali sanksi terhadap Iran. Pembicaraan di Wina tentang menghidupkan kembali perjanjian telah terhenti sejak April.

rs/ha (AP, Reuters, AFP)