Melihat Jerat Sanksi Bagi Mereka yang Tolak Vaksin Corona

Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity atas virus SARS-CoV-2 di Indonesia, sebanyak 67-70% penduduk harus mendapatkan vaksin COVID-19. Namun, pertanyaannya apakah semua warga bersedia divaksin?

Karim (29), seorang karyawan swasta di kawasan Jakarta Selatan, mengaku kepada DW bahwa ia termasuk salah satu orang yang masih ragu untuk divaksin. Dua hal ia sebut menjadi alasannya. Pertama, berita miring tentang vaksin. “Contohnya setelah divaksin malah bertambah penyakit, bahkan ada yang dikabarkan setelah divaksin malah ada yang meninggal dunia”, ujarnya, pada Rabu (24/2). Sementara alasan kedua ia akui berhubungan dengan teori konspirasi.

Baru-baru ini Indikator Politik Indonesia juga merilis hasil survei nasional bertajuk ''Tantangan dan Problem Vaksinasi COVID-19 di Indonesia''. Survei nasional yang dilakukan pada 1-3 Februari 2021 itu mengungkap masih banyak warga yang tidak bersedia divaksin.

Melalui pertanyaan “apakah Ibu/Bapak bersedia melakukan vaksinasi COVID-19?” yang ditujukan kepada 1.200 responden, ditemukan bahwa hanya 54,9% saja warga yang sangat bersedia atau cukup bersedia untuk divaksin. Sementara, sekitar 41% warga menyatakan kurang bersedia atau sangat tidak bersedia untuk divaksin.

Alasan penolakan yang dikemukakan beragam. Yang paling banyak adalah mereka yang merasa vaksin tidak aman. Ada yang beralasan vaksin tidak efektif, dan ada pula yang merasa tidak membutuhkan vaksin karena memiliki badan yang sehat.

Sanksi bagi mereka yang menolak vaksin

Guna memuluskan program vaksinasi di tanah air yang oleh Presiden Joko Widodo ditargetkan rampung dalam setahun, tentu keengganan warga untuk divaksin menjadi tantangan berat. Salah satu cara pemerintah untuk mengatasinya adalah dengan memberlakukan sanksi bagi mereka yang terdaftar sebagai penerima vaksin namun menolak disuntik vaksin.

Sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Secara lebih rinci, sanksi bagi mereka yang menolak vaksin tertuang dalam Pasal 13A ayat (4) dan Pasal 13B.

Dalam Pasal 13A ayat (4) disebutkan bahwa orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif, berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau denda.

Namun bukan hanya itu saja, dalam Pasal 13B disebutkan pula bahwa selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (4), setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19, yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.

Sanksi pidana tersebut diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang tertuang di Pasal 14 ayat 1. Disebutkan, bahwa bagi mereka yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dapat diancam pidana penjara maksimal 1 tahun, dan/atau denda maksimal 1 juta rupiah.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi”

Kepada DW, Dr. Hasrul Buamona SH MH, seorang pakar hukum kesehatan sekaligus Direktur LPBH NU Kota Yogyakarta memaparkan pandangannya terkait sanksi-sanksi tersebut.

Hasrul mengatakan bahwa Perpres Nomor 14 Tahun 2021 yang memuat sanksi itu sebagai produk ‘cacat’ karena tidak sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan. Ia menjelaskan bahwa sejatinya hanya ada dua produk hukum yang bisa memuat sanksi, yakni Undang-Undang (UU) itu sendiri dan peraturan daerah (perda).

Namun, berbeda halnya jika Perpres tersebut merujuk pada sebuah UU ketika membicarakan sanksi, maka hal itu menurut Hasrul baru diperbolehkan.

“Kalau dalam Perpres tersebut dia langsung mencantumkan bahwa ada sanksi administrasi yang tadi disebutkan maka itu tidak boleh, tapi kalau dalam Perpres tersebut dia menyebutkan bahwa akan dikenakan sanksi yang merujuk kepada pasal 14 UU Wabah atau UU Wabah, itu masih bisa dibolehkan,” jelas Hasrul saat diwawancara DW, Selasa (23/2).

Namun, terlepas dari muatan sanksi yang tercantum dalam Perpres yang menurutnya keliru, Hasrul menggarisbawahi satu hal: bahwa di dalam hukum, ada sebuah keadaan darurat yang memungkinkan pemerintah menjatuhkan sanksi pidana bagi warga yang menolak vaksin, meski dengan beberapa catatan penting.

Pengecualian hukum tersebut menurutnya dibenarkan oleh satu adagium hukum, yaitu Salus populi suprema lex exto yang artinya ‘keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi’.

“Bisa ada pengecualian terhadap konteks dimana masyarakat itu kan dia punya hak untuk memilih, dia punya privasi terhadap kesehatan dirinya. Tapi dalam keadaan hukum darurat itu bisa diperbolehkan,” jelas Hasrul.

Tapi yang perlu dicatat adalah dalam normanya, sifat pidana dalam ketentuan ini tidak boleh bersifat represif, melainkan harus bersifat preventif, kata Hasrul.

“Itu normanya dia bersifat pidana administratif. Jadi kalau dalam ketentuan pidana dia bersifat norma pidana administrasi, maka sifat penanganan pidananya itu dia bersifat upaya terakhir, atau ultimum remedium,” pungkas Hasrul seraya menambahkan bahwa jika sudah masuk di ranah ultimum remedium, maka “masyarakat harus diberikan kesadaran, pendidikan dan edukasi terlebih dahulu." 

Gencarkan komunikasi publik

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), dr. Mahesa Pranadipa, M.H. juga kemukakan pandangannya. Ia menilai wajar pemerintah mengeluarkan sanksi mengingat grafik penambahan kasus COVID-19 di tanah air tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Meski begitu, beberapa poin dalam sanksi administratif yang dimuat dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tak luput dari kritiknya, terutama poin penghentian jaminan sosial atau bantuan sosial yang disebut bisa memicu polemik baru.

“Jaminan sosial itu wajib, jaminan sosial itu kan ada dua, ada jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Bagi mereka-mereka yang tidak mampu justru akan menimbulkan masalah baru kalau tidak diberikan bantuan sosial,” kata Mahesa kepada DW, Selasa (23/2).

Sementara terkait sanksi pidana yang dimuat dalam UU Wabah, Mahesa mengatakan bahwa akan lebih tepat jika sanksi tersebut diberikan kepada mereka yang secara terang-terangan menghasut orang lain untuk tidak menerima vaksin. “Apalagi kemudian hasutannya itu berisi informasi-informasi hoaks maka selain UU wabah bisa dikenakan pasal-pasal terkait dengan hoaks, itu menurut saya lebih tepat,” jelasnya.

Terlepas dari itu semua, Mahesa menekankan bahwa vaksinasi hanyalah salah satu cara untuk menekan penularan COVID-19. Selain dibutuhkan kedisiplinan masyarakat, upaya ini menurutnya harus diimbangi dengan pengawasan dan juga edukasi publik oleh pemerintah.

“Jadi jangan kita hanya fokus kepada sanksinya saja tapi harusnya lebih digencarkan komunikasi publiknya, karena pertanyaan mendasarnya kenapa publik menolak itu saja,” kata Mahesa.

Ini pulalah yang menjadi harapan Karim. Ia merasa perlu diperjelas apakah vaksin benar-benar aman atau tidak? Atau bayar atau tidak? Dikatakannya: “Kalau memang udah benar aman ya orang mungkin akan oke oke saja tapi ini relatif."

(gtp/pkp)