Masalah Pengungsi Picu Sengketa di Uni Eropa

Reaksi negara bagian Jerman untuk melakukan kembali pengawasan perbatasan disebabkan pertimbangan Italia memberikan visa untuk kawasan Schengen kepada pengungsi dari Tunisia. Dengan demikian Italia mengharapkan dapat menemukan solusi masalah pengungsinya. Sejak awal gejolak politik di Afrika Utara di Pulau Lampedusa saja, sudah mendarat sedikitnya 22 ribu pengungsi. Sebagian besar berasal dari Tunisia. Hari Sabtu (09/04) lalu Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi kembali mengunjungi Lampedusa, untuk menyampaikan rasa solidaritasnya kepada penduduk pulau tersebut. Ketika Berlusconi baru sampai di Lampedusa sebuah perahu berpenumpang 224 dari Libya baru saja mendarat di pelabuhan pulau itu. Perdana Menteri Berlusconi menyaksikan langsung bagaimana perahu dengan pengawalan pengawas pantai dibawa mendekati pelabuhan.

"Sekarang saja total 600 orang yang datang, yang terdiri dari warga Somalia dan Eritrea serta 350 warga Tunisia. Pengungsi Tunisia akan diterima di pusat penampungan di sini dan mulai Senin dengan dua pesawat per harinya dibawa kembali ke Tunisia.“

Dengan demikian Berlusconi mengharapkan efek kejutan di Tunisia. Di Lampedusa masih terdapat puluhan ribu pengungsi dari Tunisia, yang sementara ini disebar ke berbagai pusat penerimaan imigran di seluruh Italia. Sebagian bahkan diberi ijin tinggal jangka waktu terbatas dimana mereka dapat mengunjungi negara-negara lain yang tergabung dalam Perjanjian Schengen. Inilah yang memicu perdebatan di Uni Eropa. Solidaritas yang diminta Perdana Menteri Italia Berlusconi dari negara Uni Eropa lainnya mendapat tantangan hebat. Menjelang pertemuan menteri dalam negeri Uni Eropa di Luksemburg,

Menteri Dalam Negeri Jerman Hans-Peter Friedrich mengatakan Italia harus mengatur sendiri masalah pengungsinya. Guna mencegah terjadinya arus imigrasi pengungsi dari Tunisia, negara bagian Jerman Bayern dan Hessen jika perlu akan melakukan kembali pemeriksaan kawasan perbatasan Jerman. Berdasarkan peraturan Uni Eropa, negara dimana para pengungsi untuk pertama kalinya memasuki Uni Eropa adalah negara yang bertanggung jawab mengkaji dan mengatur permohonan suaka dan ijin tinggal pengungsi. Yang menjadi perdebatan antara pemerintah di Roma dan negara Uni Eropa lainnya terutama apakah Italia boleh mengijinkan pengungsi asal Afrika Utara melanjutkan perjalanannya di dalam Uni Eropa atau tidak.

Pemerintah Italia telah mengumumkan memberikan ijin tinggal dengan jangka waktu terbatas bagi para pengungsi, yang mengijinkan mereka melakukan perjalanan ke negara- negara Uni Eropa lainnya. Menteri Dalam Negeri Jerman Friedrich mengatakan, dalam pertemuan para menteri di Luksemburg ia akan menegaskan bahwa rencana Italia itu melanggar inti Perjanjian Schengen, dimana negara-negara yang menyepakati perjanjian itu menghapus dilakukannya pengawasan perbatasan. Kementrian Dalam Negeri negara bagian Jerman Hessen, akan merencanakan dilakukannya kembali pemeriksaan perbatasan jika Italia mengijinkan para pengungsi melakukan perjalanan ke negara –negara Uni Eropa lainnya. Komisaris urusan dalam negeri Uni Eropa Caecilia Malmstrom pekan lalu sudah menulis surat kepada menteri dalam negeri Uni Eropa untuk mengantisipasi masalah pengungsi

„Seperti anda ketahui pimpinan Komisi Uni Eropa sudah menyerukan untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara di Laut Tengah.“

Meski demikian pengungsi dari Afrika Utara tidak hanya mencemaskan Jerman tapi juga Swedia dan Perancis. Pemerintah di Paris khawatir pengungsi yang mendarat di Italia melanjutkan perjalanannya ke Perancis, karena banyak pengungsi dari Tunisia yang memiliki kerabat di negara tersebut.

Dyan Kostermans/dpa/AFP/DW

Editor: Rizki Nugraha