Malaysia Pancing Negara Kaya Lewat Investasi Berkelanjutan
4 Mei 2023
Malaysia saat ini masih bergantung pada batu bara dan gas alam untuk sekitar 75 persen kebutuhan listriknya. Untuk mengubahnya, pemerintah di Kuala Lumpur berniat meniru sejumlah negeri jiran yang mengandalkan investasi asing untuk mendorong transformasi menuju energi terbarukan.
Nik Nazmi Nik Ahmad, Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Perubahan Iklim mengatakan, pihaknya sedang bernegosiasi dengan sejumlah negara industri maju, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang. "Kami bisa melihat bagaimana Indonesia bisa mendorong transisi energi yang adil, juga Vietnam. Saat ini pembahasan masih berlangsung," ujarnya merujuk pada perundingan yang diperkirakan akan rampung dalam dua tahun ke depan.
Seperti negara Asia Tenggara lainnya, Malaysia juga menghadapi beragam dampak pemanasan global dan perubahan iklim, ditandai dengan lonjakan suhu dan intensitas cuaca ekstrem yang memicu kebakaran hutan, kekeringan atau bencana banjir. Kerentanan itu diyakini antara lain bersumber pada industri sawit yang mengubah jutaan hektar hutan menjadi kebun monokultur.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim ingin mengikis reputasi buruk itu. Dia ingin agar Malaysia mulai membangun kapasitas perlindungan lingkungan agar bisa menjadi tujuan investasi hijau yang terpercaya. "Untuk itu, Anwar dijadwalkan bertemu dengan utusan iklim AS, John Kerry, dalam waktu dekat", kata Nik Nazmi.
Pemerintah juga telah membentuk tim penasehat menjelang KTT Iklim COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, akhir November mendatang. "Keberadaan tim tersebut akan memudahkan PM Anwar untuk mengumumkan rencana-rencana besar," saat konferensi, kata Nik Nazmi tanpa merinci lebih jauh.
Penambangan logam tanah jarang
Sementara ini, Malaysia tidak lagi mengizinkan pembangunan pembangkit batu bara yang baru, serta melonggarkan regulasi untuk pemasangan instalasi panel surya di atap rumah atau pabrik. "Vietnam dan Indonesia memetik banyak keuntungan selama beberapa tahun terakhir," kata Nik Nazmi terkait ambisi dekarbonisasi ekonomi di kedua negara. "Malaysia selama ini terlihat seperti seorang siswa yang duduk di tengah kelas tanpa ada yang menyadari keberadaannya," kata menteri berusia 41 tahun tersebut.
Pemerintah di Kuala Lumpur sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara dramatis pada 2030 dan sepenuhnya bebas emisi pada 2050. Sasaran itu "tergolong tinggi" dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, kata Nik Nazmi, meski menjamin pemerintahannya belum berniat mengurangi komitmennya.
Namun begitu, transisi energi terbarukan di Malaysia diprediksi tidak akan mudah lantaran subsidi pemerintah terhadap produsen listrik dan besarnya kebergantungan terhadap bahan bakar fossil.
Untuk mengakalinya, pemerintah merencanakan strategi jangka panjang demi mendorong pembangunan rendah emisi dan efisiensi energi. Hal itu akan dirangkum dalam UU Perubahan Iklim yang rencananya akan diajukan pada 2025 nanti.
Saat ini, pangsa pasar kendaraan elektrik masih berkisar dua persen di Asia Tenggara, termasuk juga di Malaysia. Menurut Nik Nazmi, produsen otomotif Cina yang berani memasarkan kendaraan elektrik dengan harga terjangkau bisa "mengubah" pasar di ASEAN.
Serupa Indonesia, Malaysia pun ingin memanfaatkan cadangan logam tanah jarang untuk mendorong transisi energi terbarukan. "Saya tahu elektrifikasi adalah proyek masa depan. Malaysia tidak ingin ketinggalan," pungkasnya.
rzn/as (Reuters)