KPU Rusia Tolak Kandidat Antiperang dalam Pemilu Bulan Depan

Politisi antiperang Boris Nadezhdin ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rusia pada Kamis kemarin untuk menjadi kandidat dalam pemilihan presiden yang akan berlangsung bulan depan. Hal ini menjadi sinyal kuat dari Kremlin bahwa mereka tidak mentoleransi oposisi publik terhadap invasi ke Ukraina.

Langkah KPU ini memuluskan jalan Presiden Vladimir Putin untuk memenangkan masa jabatan kelimanya. Ia hanya bakal menghadapi sedikit perlawanan dari kandidat lain yang pro-Kremlin pada pemungutan suara Maret mendatang. Putin dipastikan hampir bakal menang mengingat kontrolnya yang sangat ketat terhadap sistem politik Rusia.

Nadezhdin merupakan seorang anggota legislatif daerah di sebuah kota dekat Moskow. Dia harus mengumpulkan setidaknya 100.000 tanda tangan pendukung, sebagai salah satu persyaratan wajib bagi kandidat yang partainya tidak memiliki perwakilan di parlemen Rusia.

KPU Rusia mengklaim bahwa lebih dari 9.000 tanda tangan yang diserahkan dalam kampanye Nadezhdin tidak sah, hal ini bisa mendiskualifikasinya. Peraturan pemilu Rusia menyebut bahwa kandidat potensial tidak boleh memiliki lebih dari 5% tanda tangan yang tidak valid.

Nadezhdin secara terang-terangan menyerukan penghentian perang yang sudah berlangsung hampir dua tahun di Ukraina dan memulai dialog dengan pihak Barat. Ribuan orang Rusia berpartisipasi di seluruh negeri pada Januari lalu untuk menandatangani surat-surat yang mendukung pencalonan Nadezhdin. Hal ini menjadi pertunjukan yang tidak biasa dari simpati oposisi dalam ranah politik yang dikontrol secara kaku.

Nadezhdin yang berusia 60 tahun ini memberikan rasa optimis kepada mereka yang menentang perang, dan banyak pula dari mereka yang ikut berpartisipasi di tengah suhu yang sangat dingin di Rusia bulan lalu untuk menandatangani petisi.

Memulai pembicaraan damai dengan Kyiv menjadi salah satu janji kampanyenya, dan juga gagasan bahwa Rusia bukanlah "benteng yang terkepung” dan perlu beralih untuk membuka kerja sama dengan Barat, dibanding konfrontasi.

Merespons hal ini, Nadezhdin telah berbicara kepada para pejabat KPU pada Kamis (08/02), meminta KPU menunda keputusan tersebut, tapi KPU menolak. Kemudian Nadezhdin menyebut ia bakal mengajukan banding terkait diskualifikasinya ke pengadilan.

"Bukan saya yang berdiri di sini,” kata Nadezhdin. "Ratusan ribu warga Rusia yang membubuhkan tanda tangan mereka untuk mendukung saya."

Sebagian tokoh oposisi yang kemungkinan telah menentang Putin telah dipenjara atau diasingkan ke luar negeri. Termasuk juga pemimpin oposisi Alexei Navalny, yang upayanya melawan Putin pada Pemilu 2018 juga digagalkan, dan kini mendekam di penjara selama 19 tahun dengan tuduhan ekstremisme.

Kepala KPU Ella Pamfilova mengatakan bahwa dalam surat suara nantinya bakal ada empat nama, jumlah ini paling sedikit sejak 2008, saat itu Dmitry Medvedev mencalonkan diri demi menggantikan Putin keterbatasan masa jabatan. Hal ini membuat Medvedev memenangkan pemilu dengan mudah dengan tiga pesaing lainnya dalam kesepakatan pembagian kekuasaan, yang membuat Putin tetap berkuasa sebagai Perdana Menteri.

Tiga kandidat lain dalam pemilu bulan depan dicalonkan oleh partai yang terwakili di parlemen, sehingga mereka tidak perlu mengumpulkan tanda tangan. Mereka adalah Nikolai Kharitonov dari Partai Komunis, Leonid Slutsky dari Partai Demokratik Liberal, dan Vladislav Davankov dari Partai Rakyat Baru.

Partai-partai tersebut sebagian besar mendukung kebijakan Kremlin. Kharitonov sempat berada di urutan kedua dalam pemilu 2004 melawan Putin.

Nadezhdin merupakan kandidat antiperang kedua yang ditolak untuk mengikuti pemilu. Pada bulan Desember, KPU menolak untuk mengesahkan pencalonan Yekaterina Duntsova dengan alasan seperti adanya kesalahan ejaan dalam dokumennya.

mh/rs (AP)