Korut Berupaya Pulihkan Hotline Darurat dengan Korsel
30 September 2021
Media pemerintah di Korea Utara melaporkan, pemimpin negara komunis itu, Kim Jong Un terbuka untuk memulihkan hotline darurat dengan Korea Selatan.
Pemimpin Korea Utara itu membuat komentar di depan parlemen, yang dikenal sebagai Majelis Rakyat Tertinggi. Pyongyang memutus sepihak sambungan telepon itu setelah Korea Selatan dan AS menggelar latihan militer bersama pada Agustus lalu.
Apa kata Kim?
Kim mengatakan, pengaktifan kembali saluran tersebut akan membantu "mewujudkan harapan dan keinginan seluruh bangsa Korea. Demikian menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang merupakan corong pemerintah di Pyongyang.
Kim juga berbicara tentang "delusi" provokasi dari Korea Utara. "Kami tidak memiliki tujuan atau alasan untuk memprovokasi Korea Selatan atau menyakitinya," ujarnya.
Terlepas dari upaya pemerintahan Biden untuk menjaga jalur komunikasi tetap terbuka dengan Pyongyang, Kim mengatakan Amerika Serikat (AS) "menggunakan cara dan metode yang lebih licik" terhadap Korea Utara.
"AS menggembar-gemborkan 'keterlibatan diplomatik' dan 'dialog tanpa prasyarat,' tetapi itu tidak lebih dari tipuan kecil untuk mengecoh masyarakat internasional dan menyembunyikan tindakan permusuhannya dan perpanjangan dari kebijakan bermusuhan yang dilakukan oleh pemerintahan AS berturut-turut, " kata Kim lebih lanjut.
AS telah berulang kali mengindikasikan, Washington siap untuk melakukan pembicaraan dengan Korea Utara, tetapi upaya dialog itu telah ditolak oleh Kim.
Pyongyang lanjutkan uji coba senjata
Kesediaan untuk berkomunikasi dengan Seoul dilontarkan setelah Pyongyang melancarkan uji coba rudal terbaru sebanyak tiga kali .
Dalam ujicoba rudal terbaru, Korea Utara mengklaim telah berhasil meluncuran rudal hipersonik pada Selasa (28/09)
AS juga mengatakan di hari yang sama, mereka telah berhasil menguji rudal hipersonik.
Korea Utara membela kegiatan uji senjatanya di hadapan Majelis Umum PBB, dan menuduh AS melakukan standar ganda sambil menyerukan Washington untuk meninggalkan kebijakan perseteruan agresif terhadap Pyongyang.
pkp/as (AP, Reuters)