Kontrol Jejaring Sosial Lewat Software Cerdas

Media di Iran melaporkan, bahwa pemerintah merancang "perangkat lunak cerdas" yang akan memberikan batasan bagi warganya dan mengendalikan akses ke situs jejaring sosial, seperti Facebook dan Twitter.

Kepala kepolisian Iran Esmaeil Ahmadi Moghadam mengatakan, kontrol atas aktivitas pengguna jejaring sosial bisa membantu menghapus "kerugian" situs-situs tersebut, dan di waktu bersamaan membolehkan warga untuk menarik keuntungan dari konten yang "berguna".

Akses dan penggunaan situs sosial media kini telah dibatasi dan disensor di Iran. Software atau perangkat lunak cerdas hanya satu dari banyak upaya yang bertujuan menambah kontrol atas konten pengguna di negara yang sejak lama berupaya mewujudkan  ruang jaringannya sendiri yang sering disebut sebagai "halal internet."

Pernyataan Ahmadi Moghadam dikeluarkan setelah peluncuran situs Facebook yang didedikasikan bagi pemimpin negara Ayatollah Ali Khamenei yang menarik perhatian di Iran dan luar negeri. 

Kapasitas Infrastruktur

Iran telah mengembangkan sistem sensor dan pelacakan selama bertahun-tahun berkat kerjasama dengan Cina, pionir sistem sensor internet. Tapi ada banyak kekurangan dalam sistem Iran yang tidak seketat Cina, jelas Nima Rasheda, pakar teknologi Iran yang berbasis di Swiss. 

"Saya rasa kepala kepolisian tidak tahu persis apa yang ia omongkan. Ia mengumunkan sebuah ide sebagai rencana baru tanpa mengetahui kesulitan teknis proyek tersebut."

Rashedan tidak percaya Iran punya infrastruktur dan pengetahuan yang memadai untuk mengembangkan perangkat lunak semacam itu. "Iran bahkan tidak berhasil mencontoh model dari Cina."

Bukannya membolehkan warganya mengakses platform jejaring sosial buatan negara barat, Beijing menciptakan versinya sendiri. Seperti Weibo, jawaban Cina atas Twitter, dan Youku yang mengikuti Youtube. Kebijakan tersebut terbukti sukses. Situs-situs ini sangat populer di Cina.

Iran juga mencoba membuat versi Facebook dan Youtube sendiri. Tapi mayoritas pengguna lebih memilih platform barat yang telah populer sebelumnya. Untuk membujuk mereka berubah pikiran, dalam beberapa bulan terakhir pemerintah menawarkan koneksi internet super cepat bagi mereka yang bersedia bergabung dengan situs jejaring sosial Iran. 

Tugas Berat

Pemerintah Iran punya kendali penuh atas internet dan memonitor semua lalu-lintas informasi negara. Pemerintah memperkirakan, dari 75 juta warga, 25 juta menggunakan internet.

Jumlah pengguna meningkat setiap hari, hal yang mempersulit pelacakannya. "Inspeksi keseluruhan, semacam paket sensor jaringan komputer yang menguji data, semakin sulit jika jumlah pengguna dan jumlah data yang ditransfer terus bertambah setiap hari," jelas Rashedan.       

Satu metode yang dicoba pemerintah adalah penggunaan sambungan SSL, yang turut membantu decoding data internet secara lebih akurat. Tapi usaha tersebut tidak cukup.  

"Pemerintah bisa membatasi bandwith, melarang transfer data dan memblokir secara keseluruhan beberapa port internet seperti jaringan VPN atau memotong koneksi kode data. Itu dilakukan saat mereka menutup akses ke Gmail untuk sementara." Rashedan menjelaskan.

Perdebatan Kebijakan Internet

Rashedan mengatakan, mereka yang mengambil keputusan akhir tentang sensor internet ditekan oleh beberapa organisasi dalam negeri untuk menambah kecepatan koneksi internet.

"Mayoritas provider di Iran memiliki hubungan langsung dengan lembaga militer, seperti Garda Revolusi. Milyaran dolar diinvestasikan dalam proyek internet, jadi lembaga militer menginginkan lalu-lintas internet yang lebih luas."

Pejabat tinggi seperti Ayatollah Khamenei khawatir akan dampak dari internet. Pihak lain tidak sepakat, apakah "mereka harus menambah kecepatan dan bandwidth, atau mengurangi sensor."

Ada persaingan antara negara-negara Timur Tengah yang ingin mengembangkan infrastruktur internet Iran. Turki dan negara-negara Arab di Teluk Persia saat ini adalah yang paling hebat dalam menyediakan start-up dan teknologi lain.

Jadi menurut Rashedan, hanya satu negara di kawasan tersebut yang akan merugi dari kebijakan sensor ketat dan pembatasan, yakni negara Iran sendiri.