Pemprov Jakarta Harus ansparan Soal Tata Kota
24 Agustus 2015
Langkah yang ditempuh Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, mendapat kecaman luas di kalangan para pegiat Hak Asasi manusia (HAM).
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Manager Nasution malah menyebut langkah Ahok mengorbankan sedikit orang untuk kepentingan mayoritas sebagai "cacat nalar kemanusiaan".
"Tidak ada adagium satu orang dibunuh untuk menyelamatkan 10.000 atau bahkan 10 juta orang. Adagium seperti itu cacat nalar kemanusiaan. Itu hanya ada dalam kondisi perang," kata Manager Nasution dalam pernyataan yang dirilis hari Senin (24/08/15), seperti diberitakan oleh CNN Indonesia.
Seharusnya lebih transparan
Sementara Komisioner Komnas HAM lainnya, Muhammad Nurkhoiron di kantornya menjelaskan, pemerintahan provinsi DKI kurang transparan soal rencana tata kota.
"Tata kota DKI harusnya menjadi konsumsi publik dari awal sampai akhir, sehingga masing-masing orang yang terkena proyek mengetahui secara khusus, sehingga ada persiapan. Masyarakat harus dipahamkan kegunaannya apa," katanya di kantor Komnas HAM.
Dia menambahkan, banyak warga tidak tahu apa yang direncanakan di lokasi tempat tinggal mereka, sehingga mereka harus digusur.
"Banyak warga yang tidak tahu ke depan tempat pengusuran itu mau diapain. Aspirasi warga yang tiap tahun kena banjir juga tidak diikutkan. Mereka malah dianggap menganggu, membuat banjir," tandasnya.
Walikota Rotterdam tawarkan kerjasama
Walikota Rotterdam Ahmed Aboutaleb mengatakan, upaya penanggulangan banjir memerlukan kerjasama antara pemerintah dan warga. Rotterdam sudah punya pengalaman panjang 400 tahun dalam upaya mengantisipasi banjir. Dia menjelaskan, memang tidak mudah bagi pemerintah sebuah kota untuk menanggulangi bencana banjir dalam waktu singkat.
"Jadi, jika saya memberi saran, tidak hanya untuk Gubernur Jakarta, tapi siapa saja. Saya akan beri saran untuk berkomunikasi dengan wargamu. Kalau warga tidak ingin banjir, mereka akan mendukungnya. Tidak hanya mendukung, tapi juga berkontribusi," kata Aboutaleb usai bertemu Ahok di Balai Kota Jakarta.
Aboutaleb selanjutnya menjelaskan, tahun lalu dia sudah pernah meninjau kondisi sungai di Jakarta. Die ketika itu mengeritik warga yang membuang sampah sembarangan di saluran air dan di sungai. Sampah itu yang membuat saluran air tersumbat dan akhirnya menyebabkan situasi rawan banjir.
Salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan itu adalah dengan meminta warga untuk tidak buang sampah sembarangan di sungai. Pemerintah juga harus menyediakan sarana memadai untuk mengangkut sampah-sampah yang berserakan.
"Jadi, ini kolaborasi yang bagus antara pemerintah dengan warganya," kata Walikota Rotterdam Ahmed Aboutaleb. Untuk penanggulangan banjir, warga Rotterdam membayar pajak khusus sekitar 400 euro per tahun, yang digunakan untuk sarana pengelolaan air.
hp/yf (detikcom, cnnindonesia, kompas)