Jokowi Bentuk Tim Transisi Kekuasaan

Lima anggota “kantor transisi” ini akan memimpin sebuah tim yang terdiri dari sejumlah penasihat yang akan bertanggungjawab untuk menyusun peta jalan kebijakan untuk memenuhi janji kampanye Jokowi dan menjawab sejumlah isu-isu penting di negara kekuatan ekonomi terbesar Asia Tenggara tersebut.

“Kantor transisi ini diperlukan untuk mempersiapkan pelaksanaan visi dan program kami,” kata Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla dalam pernyataan mereka, sambil menambahkan bahwa tim itu akan memprioritaskan akses bagi seluruh masyarakat atas kesehatan dan pendidikan.

Jokowi telah berjanji akan membentuk sebuah kabinet yang didominasi oleh para teknokrat untuk merombak birokrasi yang lamban dan memperkenalkan reformasi ekonomi yang sangat dibutuhkan untuk menjawab masalah subsidi bahan bakar minyak yang menggerogoti keuangan negara, serta perbaikan iklim investasi dan infrastruktur. (Baca: Jokowi Tentang Prioritas Kerjanya)

Tugas penting

Tim transisi itu akan dipimpin Rini Soemarno, seorang penasihat dekat Megawati Soekarnoputri, lulusan pendidikan Amerika, dan pernah menjabat menteri perdagangan dan industri pada masa Megawati menjadi presiden. Sebelumnya ia pernah memimpin perusahaan distributor otomotif terbesar di Indonesia PT Astra International.

Anggota tim lainnya adalah Hasto Kristiyanto, yang merupakan wakil sekretaris jenderal PDI-Perjuangan.

Selain itu ada nama Anies Baswedan, seorang akademisi yang dihormati, Andi Widjajanto seorang ahli militer dan Akbar Faizal, seorang anggota senior dari partai koalisi.

Jokowi, bulan lalu mengundang masyarakat berpartisipasi dalam jajak pendapat online untuk memilih para anggota kabinetnya, namun masih belum jelas bagaimana survei itu akan mempengaruhi hasil akhir susunan kabinet.

Kabinet baru akan diumumkan setelah Jokowi bertugas pada 20 Oktober mendatang.

Tim ini juga akan menyusun daftar calon kabinet potensial dan mengkaji berbagai strategi untuk menangani “kewajiban hukum penting“ yang akan dihadapi pemerintahan mendatang seperti arbitrase internasional yang melibatkan raksasa pertambangan Newmont Mining Corp dan Churchill Mining.

Newmont bulan lalu sudah mendaftarkan arbitrase internasional atas kebijakan pajak ekspor mineral yang ditetapkan pemerintah Indonesisa. Sementara Churchill berperang dengan pemerintah Indonesia selama bertahun-tahun atas hilangnya hak mereka atas pengelolaan sebuah proyek batu bara di Kalimantan.

ab/rn (afp,ap,rtr)