Jerman Blokir Penjualan Senjata ke Turki

Berlin menolak sejumlah permintaan ekspor senjata dari Ankara dalam beberapa bulan belakangan. Padahal sebagai mitra NATO seharusnya Turki tidak dikenai pembatasan penjualan persenjataan. Kasus penolakan ekspor senjata ke Turki mencuat setelah harian terkemuka Jerman Süddeutsche Zeitung merilis jawaban kementrian ekonomi atas pertanyaan dari Jan van Aken, anggota parlemen partai kiri Die Linke.

Penolakan terutama dengan menimbang sikap keras tangan besi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terhadap para lawan politiknya  setelah upaya kudeta yang gagal di negara anggota NATO itu.

"Izin penjualan senjata ke Turki, setelah upaya kudeta yang gagal musim panas tahun lalu, dikaji secara khusus oleh pemerintah Jerman, dengan mempertimbangkan aspek politik luar negeri dan keamanan," ujar sekretaris negara di kementrian ekonomi Jerman, Matthias Machnig.

Khawatir Represi Internal

Pejabat tinggi kementrian ekonomi itu menyebutkan, penghormatan hak asasi manusia mendapat bobot khusus dalam pertimbangan ekspor persenjataan. Terutama dalam kasus Turki, dengan mempertimbangkan secara seksama risiko penggunaan senjata sebagai alat represi dalam konflik etnis Kurdi.

Laporan pemerintah Jerman menyebutkan antara tahun 2010 hingga 2015 seluruhnya hanya menolak delapan permohonan izin ekspor senjata ke Turki. Tapi sejak bulan November 2016, sudah 11 permohonan izin ekspor senjata ke Turki yang diblokir. Pelarangan ekspor terutama untuk senjata api genggam, amunisi serta sukucadang untuk peralatan perang tertentu.

"Ini merupakan langkah yang tepat," ujar anggota perlemen van Aken kepada Süddeutsche Zeitung. Di masa depan, Turki hendaknya tidak lagi mendapat suplai senjata dari Jerman.

"Pemerintah Turki melancarkan perang baik di dalam negerinya sendiri maupun di Suriah dan tampil semakin diktatur," kata politisi partai kiri Jerman itu. Sebagai tindak lanjutnya, juga negara-negara NATO bisa menolak pemasokan senjata ke Turki.

Hubungan diplomatik Jerman Turki dalam beberapa bulan belakangan makin tegang, akibat penolakan acara kampanye referendum konstitusi sejumlah menteri dari Ankara. Erdogan berulang kali mengritik pemerintahan kanselir Merkel yang "dianalogikan seperti NAZI." Kanselir Merkel membalas tudingan itu dengan ancaman konsekuensi berspektrum luas.

ss/yf (dpa, afp)