Indonesia Bersiap Hadapi Perang Dagang

Meski tidak terkena dampak langsung kenaikan pajak impor alumunium dan baja yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump, Indonesia tetap mempersiapkan diri menghadapi perang dagang dalam skala besar.

Untuk itu Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menilai industri nasional harus mulai melakukan diversifikasi negara tujuan dan komoditas ekspor. "Jangan hanya terpaku pada barang-barang yang ada ya, kita juga punya potensi ekspor jasa," ujarnya seperti dikutip Tirto. 

Dia mengakui pemerintah harus mempercepat perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas dengan berbagai pihak.

Untuk komoditas baja dan alumunium, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menilai kebijakan impor AS tidak akan berdampak banyak pada perekonomian nasional. Terlebih ekspor baja Indonesia ke AS tergolong sangat kecil lantaran industri baja nasional masih berusaha memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Baca: Perang Dagang AS-UE: Uni Eropa Akan Balas Kebijakan Tarif Baja Donald Trump

Namun demikian ia tak menampik provokasi ala Gedung Putih itu bisa menjalar ke komoditas lain. Hal serupa juga diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Kalau dia menghalangi minyak sawit kita masuk ke Amerika, maka tentu kita juga mengurangi impor kedelai dan impor terigu dari Amerika Serikat. Harus begitu. Kita mengimpor kedelai, jagung, Boeing, gandum. Pesawat saja ada berapa yang kita beli dari sana?" katanya kepada Tirto.

Amerika saat ini adalah negara tujuan ekspor terbesar untuk produk industri nasional dengan nilai sebesar 15 milyar Dollar AS per tahun. Akhir tahun lalu pemerintah AS menetapkan pajak impor anti dumping sebesar 50,71% terhadap produk biodiesel dari Indonesia lantaran subsidi pemerintah terhadap industri sawit.

Kementerian Perdagangan sedang menyiapkan langkah lanjutan untuk melawan kenaikan pajak impor AS, antara lain lewat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Amerika Serikat bukan satu-satunya negara yang diwaspadai Indonesia. Uni Eropa pun mendapat ancaman serupa setelah parlemen Eropa merekomendasikan pembatasan minyak sawit sebagai bahan baku energi lantaran isu lingkungan.

Namun begitu Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin tetap mengedepankan jalur dialog. Menurutnya perang dagang hanya akan merugikan semua pihak. "Sejarah dunia menunjukkan kalau terjadi perang dagang pasti dampaknya buruk terhadap ekonomi dunia," kata dia seperti dikutip Tirto.

rzn/yf (kompas, tirto, detik, katadata)