1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Dewan Keamanan Gagal Sepakati Kecaman bagi Suriah

28 April 2011

Rusia, Cina dan Libanon memblokir rancangan sikap bersama terhadap aksi rezim di Damaskus. Sementara itu dilaporkan jumlah korban tewas akibat aksi kekerasan di Suriah meningkat menjadi lebih 500 orang.

https://p.dw.com/p/115Dq
In this photo released by the Syrian official news agency SANA, weapons that were confiscated by armed forces from what they say terrorist groups in the southern province of Daraa, Syria, Wednesday, April 27, 2011. The Syrian armed forces said in a statement carried by state-run news agency SANA that army units continued their operations in "the city of Daraa and its countryside" chasing "extremist terrorist groups." Assad has blamed most of the unrest on a "foreign conspiracy" and armed thugs, and has used state media to push his accusations. (AP Photo/SANA) EDITORIAL USE ONLY
Militer Suriah terus melancarkan operasi di kota Daraa, yang merupakan kubu para pembangkang.Foto: AP/SANA

Dewan Keamanan PBB dalam sidang 15 anggotanya di balik pintu tertutup hari Rabu (27/4) di New York, tidak berhasil mencapai kesepakatan. Rancangan pernyataan bersama mengecam aksi kekerasan dan represi terhadap kelompok oposisi di Suriah yang diajukan empat negara anggota Uni Eropa, terutama dijegal oleh dua anggota tetap pemilik hak veto, Rusia dan Cina.

Pada pembukaan sidang Dewan Keamanan, wakil sekretaris jenderal PBB, Lynn Pascoe melaporkan situasi aktual di Suriah : „Tembakan artileri terhadap rakyat sipil tidak bersenjata, penangkapan sistematis dan pemusnahan terarah material kesehatan serta penangkapan personal medis.”

Tanpa terpengaruh laporan PBB, mengenai aksi kekerasan militer terhadap para demonstran di Suriah itu, Rusia, Cina dan Libanon menyatakan penolakannya. Rusia bahkan memperingatkan, campur tangan dari luar dalam krisis di Suriah, dapat memicu pecahnya perang saudara di negara tsb.

Menanggapi gagalnya kesepakatan bersama masyarat internasional terhadap Suriah itu, duta besar AS di PBB, Susan Rice memperingatkan pemerintah di Damaskus untuk mengubah haluan. „Pemerintah kami menyerukan kepada presiden Assad, agar mengubah haluannya sekarang juga dan mengindahkan seruan rakyatnya. Kami juga mengimbau masyarakat internasional untuk menanggapi aksi penumpasan demonstran, dan menuntut tanggung jawabnya kepada mereka yang memicu pelanggaran berat hak asasi manusia tsb“, tegas Rice.

Rancangan kesepakatan bersama Dewan Keamanan PBB itu juga menyerukan dilakukannya pengusutan independen atas tindakan brutal terhadap para demonstran anti-pemerintah di Suriah. Duta besar Suriah di PBB, Bashir Jaafari menolak semua campur tangan asing dalam konflik di negaranya. Menanggapi tuntutan pengusutan independen dan transparan, Jaafari kepada para reporter mengatakan : „Kami dapat melakukan pengusutan sendiri dengan penuh transparansi. Sebaiknya Dewan Keamanan tidak bereaksi terhadap laporan media, melainkan hanya mempercayai laporan resmi.“

Yang dimaksud laporan resmi oleh duta besar Suriah di PBB itu adalah laporan dari pemerintah di bawah presiden Bashar al Assad. Sementara itu, di Suriah sendiri tekanan politik terhadap presiden Bashar al Assad juga terus meningkat. Sebanyak 200 anggota partai Baath yang kini memerintah, menyatakan mengundurkan diri, sebagai protes atas aksi kekerasan berdarah yang terus dilancarkan terhadap para demonstran tsb. Juga dilaporkan sejumlah perwira militer melakukan desersi. Namun berita ini langsung dibantah oleh pemerintah di Damaskus.

Berkaitan situasi di Suriah, Uni Eropa akan menggelar sidang konsultasi hari Jumat besok. Juga secara serempak kementrian luar negeri lima negara anggota Uni Eropa, memangggil para duta besar Suriah di negaranya, untuk menyampaikan nota protes. Tindakan itu merupakan aksi terpusat, untuk menegaskan kecaman Eropa terhadap aksi kekerasan di Suriah.

Agus Setiawan/rtr/dpa/afp/dw

Editor : Dyan Kostermans