Cina Hapus Kebijakan Satu Anak dan Kerja Paksa

Perubahan atas dua kebijakan itu menandapi pergeseran besar dalam arah kebijakan di negeri komunis tersebut, lewat pertemuan para elit PKC.

Pasangan akan diizinkan untuk memiliki dua anak jika salah satu orang tua adalah anak tunggal, demikian menurut laporan Kantor Berita Xinhua, mengutip “keputusan kunci“ yang dibuat para pemimpin PKC yang melakukan pertemuan yang disebut Pleno Ketiga pada pekan ini.

Kebijakan yang mulai diberlakukan akhir tahun 1970an, bertujuan untuk mengontrol laju populasi Cina yang besar, dan membuat negara itu memiliki penduduk terbanyak dunia.

Tapi kebijakan satu anak pada masa itu ditegakkan dengan cara brutal, dimana otoritas punya kekuasaan untuk menjatuhkan denda, sterilisasi paksa dan aborsi bagi kehamilan lebih dari lima bulan, dengan berbagai gambar hasil aborsi yang menyebabkan reaksi ngeri.

Kritik juga berpendapat bahwa kebijakan itu telah berkontribusi pada ketidakseimbangan gender di Cina, di mana aborsi atas jenis kelamin tertentu hingga kini masih dianggap biasa. Hampir 118 anak laki-laki lahir dibandingkan 100 anak perempuan pada tahun 2012.

Menyeimbangkan populasi

“Kebijakan kelahiran akan disesuaikan dan diperbaiki selangkah demi selangkah untuk mempromosikan ‘perkembangan populasi Cina yang seimbang dalam jangka waktu panjang‘,“ demikian dilaporkan Xinhua, mengutip keputusan para pimpinan partai komunis.

Hukum yang berlaku saat ini membatasi pasangan hanya boleh mempunyai satu anak, dengan salah satu pengecualian: boleh punya anak kedua jika kedua orang tua adalah anak tunggal. Kelompok lain yang dikecualikan dari aturan ini adalah kelompok etnis minoritas dan para petani yang anak pertama mereka adalah perempuan.

Meski ada banyak seruan untuk melonggarkan kebijakan keluarga berencana dan muncul desas-desus bahwa aturan itu bisa jadi akan direformasi, tapi para pejabat Cina berulangkali menyatakan bahwa kebijakan itu masih dibutuhkan, sambil mengatakan bahwa kelebihan penduduk akan mengancam pembangunan.

Pada saat yang sama para pejabat sensus, awal tahun ini memperingatkan bahwa populasi angkatan kerja Cina kini telah mulai menyusut untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir. Turun sekitar 3,45 juta menjadi 937 juta orang pada tahun 2012.

Penurunan itu menimbulkan kecemasan tentang bagaimana negara itu akan memenuhi kebutuhan 194 juta warga lanjut usia, yang prosentasenya kini 14,3 persen dari total populasi – naik hampir tiga kali lipat sejak 1982.

“Bagi generasi yang lebih tua, kehidupan akan menjadi sangat menyakitkan,“ kata Sun Wenguang, seorang pensiunan akademisi dari Shandong University di Jinan.

Hampir semua anak-anak Cina, saat ini menghadapi tanggung jawab yang menakutkan untuk merawat kedua orang tua dan empat kakek-nenek, dalam masyarakat yang memegang tradisi di mana keluarga mempunyai kewajiban menjaga orang tua.

Mereka yang menuntut dilonggarkannya kebijakan keluarga berencana melihat tanda-tanda harapan pada bulan April, ketika komisi keluarga berencana Cina – yang mempunyai ratusan ribu petugas untuk memastikan aturan itu dituruti oleh semua warga – digabungkan dengan kementerian kesehatan lewat sebuah keputusan yang dihasilkan melalui sebuah pertemuan parlemen tahunan negara komunis itu.

Hapus hukuman kerja paksa

Melalui Pleno Ketiga ini, pemerintah Cina juga melakukan terobosan dengan menghapuskan

sistem “pendidikan ulang melalui kerja paksa“, yang selama ini memungkinkan polisi menghukum para pelanggar hukum untuk dikirim selama bertahun-tahun ke kamp kerja paksa tanpa pengadilan.

Langkah itu adalah “bagian dari upaya untuk memperbaiki praktek hukum dan hak asasi manusia“, yang termasuk diantaranya mengurangi “selangkah demi selangkah“ jumlah kejahatan yang dijatuhi hukuman mati dan praktik penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka.

Sistem kamp kerja paksa yang sangat tidak popular, dikenal dengan nama "laojiao", secara luas dipergunakan bagi para pelaku pelanggaran kecil, tapi dimanfaatkan oleh para pejabat korup untuk menghukum para pelapor korupsi dan mereka yang mencoba mempertahankan hak mereka di hadapan pemerintah.

Dalam aturan yang mulai diberlakukan 1957, orang bisa dikirim untuk menjalani “pendidikan ulang“ hingga empat tahun , tanpa lewat pengadilan.

Laporan PBB tahun 2009 memperkirakan bahwa 190.000 orang Cina dipenjara di kamp-kamp seperti itu. Di sana, banyak para pekerja yang menjalani hari-hari kerja yang sangat panjang di pabrik barang atau dipaksa bertani.

Sebuah kasus terkenal terjadi Agustus lalu, ketika Tang Hui, seorang ibu dari provinsi Hunan, dikirim ke kamp kerja paksa karena berulangkali mengajukan petisi setelah putrinya yang berumur 11 tahun diculik dan dipaksa bekerja sebagai pelacur.

ab/hp (afp,ap,rtr)