Ankara Berniat Redakan Ketegangan dengan Eropa

Hubungan antara Turki dan Jerman di bawah kepemimpinan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam beberapa tahun terakhir memang tidak bisa dikatakan baik.

Pada Maret 2017, Erdogan menyerang Kanselir Angela Merkel dan menuduhnya menggunakan "langkah-langkah Nazi" karena Berlin mencegah menteri-menteri Turki menggelar kampanye di Jerman.

Pada tahun yang sama, akses anggota parlemen Jerman ke pasukan yang ditempatkan di pangkalan udara Incirlik di Turki selatan ditolak. Tindakan ini mendorong penarikan tentara Jerman dari pangkalan itu.

Selain itu, ada banyak kasus warga Jerman yang dipenjara di Turki dalam beberapa tahun terakhir.

Tapi sekarang, tampaknya Turki berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Jerman dan Uni Eropa. Keinginan ini bertepatan dengan adanya ketegangan hubungan antara Ankara dengan Washington dan kejatuhan ekonomi Turki.

Kedatangan Menteri Luar Negeri Heiko Maas sangat bertepatan pada saat Turki membutuhkan sekutu andal. Tetapi Erdogan juga perlu melakukan langkah politik yang tepat.

Prioritaskan warga Jerman yang dipenjara

Tujuan pertama Maas adalah mengusahakan pembebasan tujuh warga Jerman yang dipenjara karena alasan politik sejak kudeta yang gagal pada 2016. Tiga dari tahanan itu memiliki kewarganegaraan ganda dengan Turki.

Roy Karadag, seorang ahli Turki dan direktur Institut Studi Antarbudaya dan Internasional di Universitas Bremen, mengharapkan para tahanan bisa segera dibebaskan.

"Saya percaya tahanan Jerman, atau tepatnya para sandera, akan dibebaskan dengan imbalan dukungan ekonomi, keuangan dan politik," katanya.

Tetapi Turki harus melakukan reformasi substansial jika ingin mendapatkan bantuan keuangan dari Jerman dan negara-negara Eropa lain. Turki juga harus bisa meyakinkan investor asing kalau negara itu adalah tempat yang aman untuk berbisnis, kata Jürgen Hardt, juru bicara kebijakan luar negeri dari partai Kristen konservatif CDU/CSU.

"Banyak calon investor adalah orang Jerman-Turki atau Turki yang tinggal di negara-negara Eropa. Harus ada jaminan untuk investasi dan keselamatan pribadi mereka," katanya.

"Tidak boleh ada orang yang bepergian ke Turki dan jadi takut ditangkap hanya karena mengatakan sesuatu yang salah dari perspektif Ankara."

Nils Schmid, juru bicara kebijakan luar negeri untuk Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD), prihatin dengan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di Turki.

"Ribuan orang dipenjara," katanya, menunjuk pengusaha Turki dan aktivis hak asasi manusia Osman Kavala, yang disebut Schmid sebagai "mitra yang sangat penting ketika menyangkut pertukaran budaya antara Turki dan Jerman."

Masa depan konflik Suriah juga menjadi topik selama kunjungan Maas. Pemerintah Suriah bersiap untuk melancarkan serangan terhadap kubu pemberontak besar terakhir di provinsi Idlib, dan PBB telah memperingatkan tentang akan adanya krisis kemanusiaan baru.

Turki yang hingga saat ini sudah menampung hampir 3,5 juta pengungsi Suriah akan melihat kedatangan gelombang pengungsi baru ke negaranya.