Wiranto Ajak Kampus Perangi Paham Radikalisme
5 Mei 2017
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) mengumpulkan seluruh Pembantu Rektor (Purek) Bidang Kemahasiswaan, dengan tujuan mencegah penyusupan dan penyebaran paham radikalisme ke kampus universitas atau perguruan tinggi. Demikian dikutip dari situs Merdeka.
Menko Polhukam Wiranto menyebutkan, saat ini kampus-kampus perguruan tinggi berpotensi menjadi ancaman baru bagi keutuhan negara kesatuan Indonesia, apabila menjadi sasaran pembinaan bagi ideologi-ideologi selain Pancasila.
"Ada kecenderungan bahwa kampus sekarang ini menjadi sasaran dari sejumlah tindakan pembinaan, yang saya anggap sebagai bagian dari ancaman baru Indonesia. Karena ada masukan yang berbicara masalah ideologi negara," ujar Wiranto hari Kamis (04/05) seperti dilansir dari detik.com.
Wiranto juga menegaskan, Pancasila merupakan sesuatu yang sangat fundamental bagi keberlangsungan bangsa: "Tatkala ada masukan-masukan lain di kampus yang mencoba membelokkan atau mengganggu atau katakanlah mencoba untuk membandingkan ideologi negara ini dengan ideologi yang lain, yang merupakan alternatif, ini yang kita cegah, tidak bisa," ujar Manko Polhukam.
Kalangan akademisi diharapkan ambil peran
Dilansir dari kompas, Wiranto berharap agar kalangan akademisi berperan dalam membendung perkembangan ideologi anti-Pancasila di lingkungan perguruan tinggi.
Kalangan akademisi diharapkan dapat memberi pemahaman, contohnya dalam bentuk ceramah singkat oleh setiap dosen setiap kali memulai kuliah mereka. "Sebelum para dosen menyampaikan materi pelajarannya, lima sampai 10 menit bicara bagaimana masalah negeri ini yang dibangun, diwariskan, harus kita rawat. Dan harus kita sampaikan juga, masa depan bangsa ini ada di tangan mahasiswa yang merupakan generasi baru cendekia yang akan mengawal negeri ini," demikian dijelaskan Wiranto, seperti dilansir dari vivanews.
Wiranto menegaskan, kehidupan kampus harus dikembalikan sebagaimana semestinya, yakni penuh dengan pembinaan tentang nilai-nilai kebangsaan, bukan malah sebaliknya. Menurut Menkopolhukam hal itu penting mengingat pemerintah sedang memperkuat ideologi negara untuk membangun kualitas kebangsaan dalam menghadapi persaingan global.
ap/as(vivanews/detik/kompas/merdeka)