Wajib Kerja buat Pencari Suaka? Jerman Batasi Hak Pengungsi

Baru saja kartu pembayaran bagi pencari suaka disetujui pada bulan November lalu, otoritas di sebuah distrik di Thüringen, Jerman Timur, sudah  berinisiatif memberlakukan serangkaian pembatasan tambahan.

Kartu prabayar itu hanya bisa digunakan di lokasi tinggal, serta tidak dapat digunakan untuk mencairkan uang tunai atau mengirimkan uang ke rekening di luar negeri. Dengan cara itu, pemerintah Jerman ingin membatasi bocornya aliran dana bantuan sosial ke keluarga pengungsi di kampung halaman mereka.

Hingga akhir 2024, kartu prabayar pengungsi sudah wajib digunakan di seluruh Jerman.

Thuringen menjadi negara bagian pertama yang menggencarkan pembatasan bagi pencari suaka. Belum lama ini, pengungsi diwajibkan bekerja membersihkan kompleks penampungan sementara dan area di sekitarnya. Mereka diupah hingga 180 Euro per bulan. Jika menolak bekerja, pengungsi akan kehilangan sejumlah kemudahan atau fasilitas.

Kewajiban kerja bukan hal baru di Jerman dan telah menjadi instrumen legal sejak lama. Tapi pencari suaka tidak diizinkan bekerja selama tiga bulan pertama. Dalam banyak kasus, izin kerja baru bisa dikeluarkan setelah enam bulan.

Pada bulan Februari 2024, sekitar 700.000 pengungsi dari delapan negara, terutama Suriah dan Afganistan, terdaftar sebagai tenaga kerja di Jerman. Namun tidak lebih dari separuh yang bisa bekerja, sementara sisanya masih harus bersekolah bahasa atau mengikuti pelatihan kejuruan.

Selain itu, lebih dari dua pertiga pencari kerja, yang berasal dari delapan negara asal pengungsi, lebih cenderung mencari pekerjaan di level pembantu atau asisten. Jumlah lowongan kerja di level ini tidak banyak di Jerman.

Bonus bukan gaji

Bagi pengungsi atau migran yang suakanya ditolak, pemerintah bisa mewajibkan mereka melakukan kerja sosial layanan masyarakat hingga empat jam per hari dengan upah 80 sen Euro per jam.

Menurut Christian Herrgott, sekretaris jendral partai konservatif Uni Kristen Demokrat, CDU, di Thüringen, program wajib kerja menawarkan sejumlah manfaat, terutama bagi mereka yang belum boleh bekerja secara resmi.

"Kegiatan ini memberikan manfaat balik kepada para pembayar pajak Jerman,” kata Herrgott kepada surat kabar "Die Welt”.

Atas inisiatifnya itu, CDU mengaku mendapat dukungan luas masyarakat, dengan tingkat persetujuan sebanyak 82 persen dalam sebuah survey oleh mingguan Bild am Sonntag. Adapun sebanyak 77 persen mendukung kartu prabayar untuk pengganti bantuan langsung tunai bagi pengungsi.

Bukan kebetulan bahwa Thuringen menjadi pionir dalam legislasi teranyar membatasi gerak pengungsi di Jerman. Jelang pemilu legislatif, negara bagian di timur Jerman itu mencatatkan dukungan elektoral lebih dari 30 persen untuk partai ekstrem kanan, AfD.

Dengan memperketat kebijakan terhadap pencari suaka, CDU berharap bisa menjaring kembali pemilih konservatif yang mendukung peraturan kemigrasian yang lebih ketat, yang saat berpaling ke partai AfD yang berhaluan ekstrem kanan.

Pengungsi mayoritasnya ingin ke Jerman

Sentimen anti-pengungsi tidak cuma dicatat di Thuringen, tapi juga di negara bagian Sachsen yang akan menggelar pemilu September mendatang. Di sini pun, partai AfD mencatatkan dukungan tinggi, bahkan sudah berhasil menguasai jabatan walikota pertama di Jerman.

Akibatnya, Perdana Menteri Sachsen Michael Kretschmer dari CDU pun menuntut pembatasan kuota pengungsi ke Jerman menjadi maksimal 60.000 orang per tahun. Padahal, dewan pimpinan pusat partai telah menetapkan kuota pengungsi di tingkat nasional sebesar 200.000 per tahun.

Jumlah pengungsi yang ada saat ini sudah melampaui batasan kuota tersebut. Pada tahun 2023, sebanyak 330.000 pemohon suaka mendaftarkan diri di Uni Eropa. Pada bulan Januari 2024 saja, pemerintah mencatat sudah ada 26.000 permohonan suaka yang masuk di Jerman.

Pengawasan perbatasan yang lebih ketat juga tidak banyak berdampak mengurangi arus masuknya pengungsi. Sebabnya, banyak kota dan komunitas yang menampung pengungsi merasa khawatir terhadap jumlah pendatang baru.

Kanselir Olaf Scholz juga menilai jumlah pengungsi terlalu tinggi. Namun dia menolak pembatasan jumlah pengungsi seperti yang diuntut Partai CDU, karena harus mengubah klausul tentang hak sipil bagi pengungsi dalam Undang-undang Dasar.

Adapun bagi pemimpin oposisi, Friedrich Merz yang merupakan ketua umum CDU, kartu prabayar sebagai ganti bantuan langsung tunai sudah menghasilkan dampak positif.

"Karena sudah berlaku di sejumlah distrik, angka pencari suaka juga berkurang dramatis dalam waktu cepat karena salah satu alasan terbesar bagi pengungsi, yakni bantuan langsung tunai, tidak lagi ada."

rzn/hp