Uni Eropa Perketat Politik Terhadap Israel

Pemerintah dan publik Israel mengecam kebijakan Uni Eropa. Harian-harian Israel menyebut kebijakan Eropa sebagai aksi boikot terhadap Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, ada yang ingin menentukan perbatasan Israel lewat tekanan ekonomi, bukan lewat perundingan.

Apa yang sebenarnya diputuskan oleh Uni Eropa? Semua bantuan ekonomi dari Uni Eropa yang diberikan kepada Israel tidak boleh digunakan lagi di kawasan yang diduduki, yaitu di Tepi Barat Yordan, Yerusalem Timur dan di Dataran Tinggi Golan. Mulai tahun 2014, Uni Eropa menuntut agar dalam setiap perjanjian, Israel menandatangani keterangan bahwa dana bantuan tidak digunakan di kawasan yang menurut hukum internasional diduduki secara ilegal.

Dengan aturan ini, Uni Eropa menegaskan bahwa kawasan yang diduduki Israel setelah perang enam hari tahun 1967 bukanlah wilayah resminya. Secara tidak langsung itu berarti, Uni Eropa hanya mengakui Israel dalam wilayah perbatasan sebelum perang 1967.

Aturan Baru Mulai 2014

Aturan ini hanya berlaku untuk proyek-proyek baru. Jadi perjanjian yang sudah ada tidak akan diubah. Anggota Parlemen Eropa Alexandra Thein dari Partai Liberal FDP menerangkan: "Secara pribadi saya lebih setuju kalau ini bisa berlaku surut. Tapi secara hukum itu sulit dilaksanakan". Thein menambahkan, Uni Eropa tidak mau ada sengketa besar dengan Israel dalam hal ini.

Pejabat Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton juga berusaha meredam ketegangan. Ini sama sekali bukan pendekatan baru, ini hanya penegasan untuk klarifikasi, kata seorang jurubicaranya. Alexandra Thein menjelaskan, sebenarnya sudah diketahui sejak berbulan-bulan lalu, bahwa Uni Eropa akan menerapkan aturan ini.

Bantuan Uni Eropa Untuk Israel

Uni Eropa memberikan bantuan dalam banyak bidang. Untuk proyek penelitian, bidang pendidikan, olahraga, kepolisian dan beberapa sektor ekonomi. Perusahaan kosmetik Ahava misalnya, yang punya pabrik di Tepi Barat, juga mendapat bantuan Uni Eropa. Menurut Thein, bantuan itu mencapai satu juta Euro untuk penelitian. Mulai tahun 2014, permohonan bantuan dari Ahava akan ditolak.

Untuk mendapat dana dari Uni Eropa, pihak Israel harus mengajukan permohonan bantuan proyek. Mulai 2014, permohonan itu harus dilengkapi dengan pernyataan bahwa dana itu tidak akan digunakan di kawasan yang diduduki. Pengamat politik Tamar Amar-Dahl memperkirakan, Israel mula-mula akan menolak menandatangani pernyataan itu. "Bagi pemerintah Israel, kawasan yang diduduki adalah bagian dari Israel. Tidak ada perdebatan tentang itu."

Langkah Simbolis

Pengamat Timur Tengah dari Universitas Duisburg, Jochen Hippler berpendapat, ini sebenarnya bukan perubahan politik besar. "Ini perubahan yang sangat lambat. Sekarang Uni Eropa melakukan satu langkah". Tapi hal ini tidak akan mengubah situasi buntu dalam perundingan antara Israel dan Palestina.

"Paling sedikit, kebijakan ini bisa menjadi langkah simbolis, bahwa Uni Eropa tetap konsisten, sekalipun sering ada perberbedaan pendapat. Ini bisa memperkuat posisi Uni Eropa", ujar Hippler.

Sejak beberapa tahun, ada tuntutan agar produk-produk yang berasal dari Tepi Barat tidak boleh masuk Uni Eropa dengan label "made in Israel". Tapi belum ada keputusan tentang hal itu. Beberapa pihak menganggap, label "made in Israel" mengecoh konsumen karena memberi keterangan yang tidak benar. Karena produk-produk itu sebenarnya berasal dari kawasan Palestina. Menurut undang-undang Eropa, semua produk yang masuk Uni Eropa harus mencantumkan negara asalnya secara jelas.