Ukraina Targetkan KTT Perdamaian pada Februari 2023
27 Desember 2022
Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa pemerintahnya berharap untuk mengadakan pertemuan puncak perdamaian pada akhir Februari 2023. Dia menilai sebaiknya pertemuan dilakukan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan Sekretaris Jenderal António Guterres sebagai mediator.
Tentang peran Guterres, Kuleba mengatakan: "Dia telah membuktikan dirinya sebagai mediator dan negosiator yang efisien, yang terpenting, sebagai orang yang berprinsip dan berintegritas. Jadi kami akan menyambut partisipasi aktifnya."
"PBB bisa menjadi tempat terbaik untuk mengadakan KTT ini, karena ini bukan tentang memberi bantuan kepada negara tertentu," tambah Kuleba. "Ini benar-benar tentang membawa semua orang bergabung."
Ditanya tentang apakah mereka akan mengundang Rusia ke KTT tersebut, dia mengatakan bahwa Moskow pertama-tama harus menghadapi tuntutan atas kejahatan perang di pengadilan internasional.
Kuleba mengatakan Ukraina akan melakukan apapun untuk memenangkan perang pada tahun 2023, seraya menambahkan bahwa diplomasi selalu memainkan peran penting. "Setiap perang berakhir dengan cara diplomatis," katanya. "Setiap perang berakhir sebagai akibat dari tindakan yang diambil di medan perang dan di meja perundingan."
Kuleba juga menyebut dirinya "sangat puas" dengan hasil kunjungan Presiden Volodymyr Zelenskyy ke Amerika Serikat pada pekan lalu. Pemerintah AS telah membuat rencana khusus untuk menyiapkan baterai rudal Patriot agar dapat beroperasi di negara tersebut dalam waktu kurang dari dari enam bulan. Biasanya, pelatihan memakan waktu hingga satu tahun.
Klaim Rusia atas pembicaraan damai
Dalam pernyataan yang dirilis pada Minggu (25/12), Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim bahwa negaranya siap untuk melakukan pembicaraan untuk mengakhiri perang di Ukraina. Namun, dia menyatakan bahwa Ukraina adalah pihak yang menolak untuk mengambil langkah itu. Terlepas dari komentar Putin, pasukan Moskow terus menyerang Kyiv — tanda bahwa perdamaian tidak akan segera terwujud.
Pada hari Senin (26/12), Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga memberi Ukraina ultimatum untuk memenuhi proposal Moskow, termasuk menyerahkan wilayah yang dikuasai Rusia atau tentaranya akan memutuskan langkah tersendiri atas masalah tersebut. Pernyataan itu disampaikan sehari setelah Presiden Putin mengatakan dia terbuka untuk pembicaraan.
ha/as (AP, AFP, Reuters, dpa)