1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

UE Tolak Hasil Pemilu Belarusia yang Menangkan Lukashenko

20 Agustus 2020

Para pemimpin Uni Eropa sebut sanksi akan segera dijatuhkan atas pemilu Belarusia yang “tidak bebas dan adil”. Mereka juga menolak hasil pemilu yang memenangkan Presiden Alexander Lukashenko.

https://p.dw.com/p/3hDgR
Belarus I Aksi Unjuk Rasa di Minsk
Aksi unjuk rasa di Minsk, Belarus.Foto: picture-alliance/AP/D. Lovetsky

Para pemimpin Uni Eropa (UE) pada Rabu (19/08) mengatakan bahwa mereka tidak mengakui hasil pemilihan presiden di Belarusia. Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan pemilihan 9 Agustus itu “tidak bebas dan tidak adil”.

Uni Eropa “tidak ragu bahwa ada pelanggaran besar-besaran dalam prosedur pemilihan umum,” kata Merkel setelah konferensi video darurat.

“Dan karena alasan ini, hasil pemilu tidak bisa diakui.”

Berikut bunyi pernyataan resmi Uni Eropa setelah pertemuan para pemimpinnya: “Uni Eropa telah mengikuti perkembangan di Belarusia dengan sangat dekat dan dengan keprihatinan yang meningkat. Pemilu 9 Agustus lalu tidak bebas dan tidak adil, oleh karena itu kami tidak mengakui hasilnya.”

Dalam pemilu tersebut, Presiden Alexander Lukashenko, terpilih kembali untuk masa jabatan yang keenam kalinya. Ia telah memerintah negara itu selama 26 tahun. Komisi pemilihan memberinya 80% suara. Namun sejak pemilu, negara itu kemudian berada dalam cengkeraman protes besar-besaran yang menuding pemerintah mencurangi pemilu.

Presiden Belarusia - Alexander Lukashenko
Lukashenko telah memerintahkan aparat keamanan untuk menghentikan protes terhadap hasil pemilu Belarusia.Foto: Getty Images/N. Petrov

Sanksi dalam waktu dekat

Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan Uni Eropa berdiri “di sisi rakyat Belarusia” dan menyebut bahwa UE akan “segera” memberlakukan sanksi yang sebelumnya telah diumumkan terhadap sejumlah pejabat karena kecurangan pemilu dan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa. Sanksi tersebut mencakup larangan perjalanan UE dan pembekuan aset.

“Rakyat Belarusia layak mendapatkan yang lebih baik. Mereka berhak atas hak demokratis untuk memilih pemimpin dan membentuk masa depan mereka,” kata Michel.

Pada 2016, UE sebelumnya telah mencabut sebagian sanksi yang dikenakan atas catatan HAM Lukashenko.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan pada Rabu (19/08) bahwa pihaknya akan memberikan € 53 juta (setara dengan Rp 927 miliar) – yang awalnya dialokasikan kepada pemerintah Belarusia - kepada masyarakat sipil di negara itu, korban tindakan kekerasan negara terhadap pengunjuk rasa, dan upaya negara untuk memerangi pandemi virus corona.

Sementara itu, media Belarusia melaporkan pada Rabu bahwa pengunjuk rasa ketiga telah tewas selama demonstrasi di kota Brest di barat daya.

Upaya mediasi ditolak

Dalam sambutannya kepada wartawan, Merkel mengatakan bahwa ia sejatinya telah menawarkan untuk berbicara dengan Lukashenko melalui telepon, namun tawaran itu ditolak.

“Bapak Lukashenko menolak panggilan telepon, dan itu saya sesalkan. Anda hanya bisa menengahi jika Anda terbuka dengan semua pihak,” katanya.

Menjelang KTT darurat hari Rabu itu, Sviatlana Tikhanouskaya, saingan Lukashenko dalam pemilihan, telah meminta UE “untuk tidak mengakui pemilihan yang curang.” 

gtp/pkp (AFP, dpa)