UE Sepakati Aturan Utang Baru Bagi Negara Anggota
21 Desember 2023
Setelah satu tahun melakukan diskusi yang intensif dan alot, para menteri keuangan Uni Eropa(UE) berhasil mencapai terobosan dalam konferensi video mereka hari Rabu (20/12).
"Ini adalah kabar baik bagi Eropa,” kata menteri Keuangan Spanyol Nadia Calvino konferensi pers di Madrid. Spanyol saat ini adalah Presiden Dewan Uni Eropa. "Ini merupakan pencapaian puncak Kepresidenan Spanyol. Keputusan diambil dengan suara bulat. Aturan baru akan lebih jelas dan mudah diterapkan," jelasnya.
Kesepakatan tersebut dimungkinkan setelah Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner dan Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire sebelumnya mencapai kesepakatan pada jamuan makan malam di Paris pada hari Selasa (19/12). Lindner, yang pada prinsipnya menentang utang yang berlebihan, mewakili negara-negara UE yang lebih hemat, sedangkan Le Maire memperjuangkan kepentingan negara-negara yang ingin mencapai aturan utang yang lebih longgar. Kesepakatan kini telah dicapai antara kedua kelompok tersebut, kata Nadia Calvino.
Fleksibel dan lebih mudah?
Batas atas total utang anggota Uni Eropa tidak berubah, yaitu sebesar 60 persen Produk Domestik Brutto (PDB) suatu negara. Batasan utang baru per tahun juga tetap sebesar tiga persen PDB. Namun, kecepatan pengurangan utang yang diperlukan sekarang disesuaikan dengan keinginan negara-negara yang memiliki utang besar, antara lain Yunani, Italia, dan Prancis. Setengah dari negara anggota Uni Eropa saat ini melampaui batas atas 60 persen, bahkan kadang-kadang jauh melebihi angka tersebut. Jerman, yang baru saja melewati batas atas itu, menuntut adanya acuan tetap untuk pengurangan utang dan pinjaman baru.
Di masa depan, pengeluaran pemerintah untuk pertahanan dan perlindungan iklim yang dibiayai dengan utang tidak akan dimasukkan dalam penghitungan total utang. "Investasi harus dilindungi dengan lebih baik. Kita tidak boleh mencekik diri kita sendiri,” kata menteri keuangan Prancis Bruno Le Maire berulang kali. Tapi, "Aturan Emas” yang akan menghapus semua investasi dari perhitungan utang seperti yang dituntut Italia tidak diterima.
Kesepakatan antara para menteri keuangan akan memberi sinyal kepada pasar keuangan bahwa mereka dapat mempercayai UE secara umum, dengan kebijakan anggaran yang bertanggung jawab, kata Nadia Calvino. Negara-negara yang berutang banyak sekarang diberi waktu empat hingga tujuh tahun untuk mengurangi tingkat utangnya.
Aturan lama tidak bisa ditegakkan
Menteri keuangan Jerman Christian Lindner memuji peraturan kesepakatan itu karena akan memperkuat pakta stabilitas. Dia menulis di platform X, kesepakatan itu"menggabungkan angka yang jelas untuk defisit yang lebih rendah dan penurunan rasio utang dengan insentif untuk investasi dan reformasi struktural.”
Aturan utang yang lama dalam Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan UE, telah ditangguhkan selama empat tahun sejak dimulainya pandemi corona karena dianggap terlalu ketat. Untuk membiayai kebijakan-kebijakan melawan pandemi dan kemerosotan ekonomi, sejumlah negara UE telah berutang dalam jumlah besar.
Mayoritas anggota UE tidak ingin kembali ke aturan-aturan lama itu, terutama karena aturan-aturan ini sering sekali dilanggar tanpa ada sanksi dari Komisi UE. Peraturan yang baru sekarang menetapkan sanksi, namun Komisaris Keuangan Uni Eropa Valdis Dombrovskis berharap dia tidak perlu memulai proses pidana ini.
Para menteri keuangan juga dengan suara bulat menyetujui peraturan fiskal yang baru. Kesepakatan-kesepakatan ini masih harus disetujui oleh Parlemen Eropa dan UU baru harus dibuat sampai bulan April 2024. Bagi negara anggota, aturan baru ini akan diterapkan untuk menyusun anggaran belanjanya tahun 2025
(hp/yf)
Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!