UE, Inggris Rayakan Kesepakatan Baru tentang Irlandia Utara

Inggris dan Uni Eropa (UE) mencapai kesepakatan baru tentang pengaturan perdagangan pasca-Brexit untuk Irlandia Utara setelah lebih dari satu tahun perselisihan politik. Dalam konferensi pers bersama Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak memuji "terobosan yang menentukan" yang "akan segera membuat perbedaan positif bagi kehidupan masyarakat di Irlandia Utara."

Kesepakatan baru yang  disebut "Kerangka Kerja Windsor" akan menghapuskan beberapa pemeriksaan pada barang-barang yang melintas dari seluruh Inggris Raya ke Irlandia Utara, dan memberikan hak bersuara yang lebih besar kepada anggota parlemen Irlandia Utara tentang peraturan UE di masa depan.

Kedua belah pihak menekankan bahwa kesepakatan baru tersebut menandai "babak baru" dalam hubungan UE-Inggris.

Apa yang baru dari Kerangka Kerja Windsor?

Di bawah kerangka yang diusulkan, produk yang hanya ditujukan untuk Irlandia Utara akan melewati "jalur hijau" tanpa pengawasan ketat. Sedangkan barang yang dianggap "bisa" masuk ke Irlandia, yang merupakan pasar tunggal UE akan diharuskan melalui "jalur merah" dengan pemeriksaan yang lebih ketat sesuai standar UE.

"Ini berarti, jika makanan tersedia di rak supermarket di Britania Raya, itu akan tersedia juga di rak supermarket di Irlandia Utara," kata Rishi Sunak kepada wartawan. Kesepakatan itu juga akan menjamin pasokan obat-obatan dari Inggris ke Irlandia Utara.

Ursula von der Leyen mengatakan, untuk mencapai kesepakatan baru itu, kedua belah pihak telah "menyetujui perlindungan yang kuat seperti akses TI, label, dan prosedur penegakan hukum yang akan melindungi integritas pasar tunggal UE."

Britania Raya meliputi Inggris, Skotlandia, dan Wales. Sedangkan Kerajaan Inggris meliputi Britania Raya dan Irlandia Utara.

Babak baru dalam hubungan UE-Inggris?

Sebelumnya pada tahun 2021 telah disepakati Protokol Irlandia Utara, namun UE dan Inggris saling tuduh bahwa pihak lain tidak menaati kesepakatan itu. Inggris lalu membuat UU sepihak tahun 2022, yang membuat UE menggugat Inggris. Ketika di Inggris sendiri terjadi pergolakan politik dengan mundurnya Boris Johnson, yang digantikan oleh Liz Truss, negosiasi dengan UE terhenti. Liz Truss sendiri tidak mampu bertahan dan akhirnya digantikan oleh Rishi Sunak.

Pergantian kepemimpinan Inggris yang melihat tiga perdana menteri hanya dalam waktu setahun sempat menggerus kepercayaan Uni Eropa pada kepemimpinan politik di Inggris. Namun ketika Rishi Sunak akhirnya naik menajadi perdana menteri, mulai ada titik balik, kata seorang diplomat Uni Eropa di Brussel, Belgia, yang tidak ingin disebut namanya kepada DW. Akhirnya, Inggris kembali ke "pemerintahan yang praktis”, katanya.

Pandangan kini tertuju ke ibukota Irlandia Utara, Belfast, untuk melihat reaksi Partai Persatuan Demokratik DUP yang menguasai parlemen. Karena menolak Protokol Irlandia Utara yang lama, hingga saat ini parlemen Irlandia Utara sengaja belum membentuk pemerintahan.

"Dalam arti luas, jelas bahwa kemajuan signifikan telah diperoleh di sejumlah bidang, sementara juga mengakui masih ada masalah utama yang menjadi perhatian," kata pemimpin DUP Jeffrey Donaldson dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan Senin (27/2). "DUP ingin mempelajari rincian dari apa yang telah diterbitkan hari ini, serta memeriksa detail dari setiap dan semua teks hukum yang mendasarinya."

Rishi Sunak mengatakan, parlemen Inggris akan melakukan pemungutan suara pada kesepakatan yang baru, tetapi tidak menyebutkan tanggal. Dia menekankan bahwa akan diperlukan "waktu dan perhatian" untuk mencerna kesepakatan tersebut. Uni Eropa juga masih harus meratifikasi kesepatan baru itu.

(hp/yf)