Turki Perlu Pemerintahan Baru Bukan Proses Perdamaian

Serangan bunuh diri di Suruc mengubah segalanya. Pasca pemilu, Presiden Erdogan dan Justice and Development Party (AKP) semula sudah menggelar negosiasi dengan seluruh partai politik. Tapi tiba-tiba Turki secara aktif terlibat dalam perang melawan Islamic State dan secara simultan juga melancarkan serangan balasan terhadap PKK (Kurdistan Workers' Party) yang dikategorikan sebagai kelompok teroris. PKK yang memulai aksi serangan di Turki.

Partai pro-Kurdi People's Democratic Party (HDP) yang terwakili di perlemen dikritik karena tidak mengecam serangan terbaru yang dilancarkan PKK, yang mengingatkan lagi rakyat Turki akan konflik yang terjadi di era 1990-an. Padahal tidak ada warga Turki yang ingin kembali ke situasi saat itu, yang dipenuhi rasa tidak aman dengan jatuhnya ribuan korban tewas. Karena itu, menemukan solusi konflik yang sudah berlangsung beberapa dekade itu sangat mendesak. Tapi bukan rahasia lagi, bahwa proses perdamaian sudah mandeg, jauh sebelum dilontarkannya pernyataan Presiden Erdogan itu.

Tapi seruan Erdogan untuk mencabut imunitas seluruh 80 anggotra parlemen pro-Kurdi memicu eskalasi situasi dan membuat solusi konflik makin menjauh. AKP dengan itu mengharapkan bisa mengeruk keuntungan dari silang sengketa, yakni meraih kembali pemilihnya yang dulu beralih ke HDP. Juga respons keras HDP dinilai tidak akan memberikan kontribusi bagi stabilitas situasi dalam pergolakan politik di Turki.

Di saat agenda politik harian di Turki penuh tudingan dan kecurigaan, negosiasai untuk membentuk pemerintahan koalisi secara diam-diam dilanjutkan. Jika pembentukan koalisi gagal, Turki harus menggelar pemilu baru. Inilah yang diharapkan Partai AKP dari Erdogan yang tidak puas dengan perolehan suara pemilu Juni lalu.

Turki saat ini memperdebatkan dengan sengit bagaimana nasib proses perdamaian di masa depan? Tapi sebetulnya yang paling mendesak adalah bagi Ankara adalah meredakan ketegangan politik dalam negari dan semua partai politik di parlemen memfokuskan diri pada pembentukan pemerintahan koalisi yang kokoh.

Semua tokoh puncak politik harus mengingat masa sebelum pemilu serta sentimen negatif terhadap partai AKP yang membangkitkan harapan untuk terjadinya reformasi. Artinya, tema proses perdamaian hanyalah salah satu elemen penting yang akan dibahas, setelah pemerintahan baru terbentuk. Tema agenda politik ke depan bukan hanya menuntut tanggung jawab pendukung terorisme melainkan juga menyeret koruptor ke depan pengadilan.