Turki Diambang Krisis Berat

Situasi di Turki pasca serangan teror bom dan menjelang vonis mahkamah konstitusi menyangkut eksistensi partai pemerintah AKP, menjadi sorotan tajam sejumlah harian Eropa.

Harian konservatif Perancis Le Figaro yang terbit di Paris dalam tajuknya berkomentar :

Kepala pemerintahan Turki, Recep Tayyip Erdogan yang memicu konfrontasi. Aksi balasan kelompok Kemalist yang diwakili oleh mahkamah konstitusi, memicu radikalisme di kalangan tokoh politik partai AKP yang merasa legitimasi demokratisnya terancam bahaya. Jika partai AKP dilarang dan pimpinannya dihukum, maka seruan balas dendam dari kelompok Islamis akan semakin kencang. Semua hanya mengharapkan pemecahan kompromi, untuk mencegah krisis lebih hebat lagi. Mendorong AKP untuk menjadi lebih moderat, akan lebih baik ketimbang memicu radikalisme di kalangan anggotanya.

Harian Luxemburger Wort yang terbit di Luxemburg berkomentar :

Turki memasuki fase kritis. Pemerintah kini meningkatkan ofensif militer menggempur pemberontak Kurdi. Namun dalam waktu bersamaan, mahkamah konstitusi mengancam akan melarang partai AKP, dengan tuduhan menyebarkan Islamisme. Dan baru-baru ini, serangan teror bom mengguncang Istanbul, meninggalkan jejak berdarah. Jika partai pemerintah AKP, digulingkan dengan rekayasa hukum, bukannya kalah dalam pemilu, maka hal itu akan menjadi pukulan telak bagi sistem negara hukum dan demokrasi di Turki. Juga merupakan kemuduran besar bagi seluruh kawasan dimana demokrasi yang dapat berfungsi merupakan kekecualian besar.

Harian Jerman Kölner Stadt Anzeiger yang terbit di Köln berkomentar senada :

Bom di Istanbul dapat menggoyahkan fundamen demokrasi Turki. Betapa lemahnya fundamen ini, dapat dilihat dari proses untuk melarang partai AKP dari PM Recep Tayyip Erdogan. Para lawan politik Erdogan yang menamakan diri kelompok Kemalist, dengan menungangi mahkamah konstitusi hendak mencapai tujuannya yang gagal diraih lewat pemilihan umum. Dengan proses hukum, PM Turki yang amat populer itu hendak ditumbangkan dari panggung politik. Proses yang digelar mahkamah konstitusi, yang diawali dengan serangan teror di Istanbul, merupakan sebuah tragedi tidak hanya melanda korban serangan teror namun juga seluruh rakyat Turki.

Dan terakhir harian Austria Der Standard yang terbit di Wina berkomentar :

Proses di mahkamah konstitusi untuk melarang partai AKP, sekaligus juga merupakan proses untuk melarang partai moderat Kurdi-DTP. Jika partai DTP dilarang maka Partai Pekerja Kurdi-PKK yang berhaluan radikal akan memperoleh peluang baru, untuk kembali meraih legitimasi di kalangan warga Kurdi. Keberadaan partai Kurdi selalu dilarang di Turki, dan dengan begitu juga dihambat peluang demokratisasi gerakan warga Kurdi. Tanpa integrasi perwakilan Kurdi dalam organisasi kenegaraan, maka PKK akan tetap menempati posisi penting di kalangan warga Kurdi.