Turki Bentuk Zona Keamanan

Di kawasan Zona Keamanan diberlakukan keadaan darurat sampai bulan September mendatang. Keaedaan darurat ini mencakup pula larangan terbang. PM Erdogan menyebutnya sebagai langkah rutin untuk memerangi kelompok pemberontak Kurdi PKK secara efektif. Karena PKK dianggap mengendalikan aksi-aksi di Turki dari wilayah utara Irak. Tetapi zona keamanan itu tidak perlu diartikan sebagai kemungkinan melakukan intervensi militer ke Irak, walaupun militer Turki nampak sangat ingin melakukannya.

Berbeda dengan desas-desus yang marak selama ini, boleh dikatakan tidak ada aksi-aksi baru yang dilakukan militer Turki di wilayah utara Irak. Dan untuk sementara juga tidak ada pertanda akan terjadi serbuan. Hal ini dikemukakan bukan hanya oleh Menlu Jerman Frank Walter Steinmeier dalam kunjungannya di Ankara awal pekan lalu, melainkan juga ditandaskan oleh PM Recep Tayyip Erdogan. Dikemukakannya, operasi serupa itu harus terlebih dulu disetujui oleh parlemen, yang sekarang ini sedang reses musim panas.

Belakangan ini memang terdapat berbagai petunjuk mengenai aksi-aksi yang dilakukan tentara Turki terhadap kelompok pemberontak Kurdi PKK di utara Irak, hal mana dibenarkan pula oleh kalangan keamanan. Tetapi jurubicara kementrian luar negeri Turki, Levent Bilman mengemukakan:

"Saat ini tidak ada permohonan mengenai pengiriman tentara. Tetapi Republik Turki siap menghadapi semua perkembangan yang terjadi. Ada koordinasi dengan pihak keamanan Turki dan para jendral. Kami memelihara kerjasama."

Sejak beberapa bulan kepala staf jendral Turki Yasar Buyükanit boleh dikatakan mempromosikan serbuan tentaranya ke utara Irak. Karena menurut pendapatnya, harus dilakukan sesuatu terhadap para pemberontak PKK yang bersembunyi di sana. Karena kenyataannya aksi-aksi kelompok separatis Kurdi di Turki terus meningkat dalam bulan-bulan terakhir ini. Senin lalu, sebuah serangan terhadap tangsi militer dekat Tunceli menewaskan 7 tentara Turki. Tetapi masih kontroversial apakah aksi-aksi militer di daerah pegunungan di utara Irak itu akan sukses. Oleh sebab itu para pengritik berpendapat bahwa imbauan kepala staf jendral Turki itu hanyalah upaya untuk menonjolkan makna militer, terutama dalam kampanye pemilu yang sedang berlangsung. Masalahnya, sehubungan dengan hasrat Turki untuk menjadi anggota UE, pentingnya eksistensi militer Turki dirasakan menurun. Hal mana tentunya tidak menggembirakan kalangan militer sendiri.

Yang sering tidak disebut-sebut dalam diskusi menyangkut kemungkinan untuk melakukan serbuan adalah kenyataan bahwa militer Turki sudah lama memiliki lima pangkalan militer di utara Irak. Eksistensi dan pengelolaannya merupakan hasil negosiasi antara etnis Kurdi disana dan negara Turki pada tahun 1996. Belakangan ini persenjataan di pangkalan militer itu nampak ditingkatkan.