Tamparan Terhadap Hak Perempuan Mesir

Ia adalah feminis dan penganut Muslim yang taat. Ia berjuang untuk hak kaum perempuan. Nihad Abu El Konsam merupakan bukti terbaik, bahwa perempuan Mesir dapat hidup sesuai ajaran Al Quran, sekaligus berdiri sejajar dengan pria.

Pengacara sekaligus direktur Pusat Hak Perempuan Mesir itu kini cemas, kaum Islamis menggunakan konsititusi baru, untuk menjadikan Mesir kembali mundur. “Ini bencana. Pada kenyataannya, tak satupun pasal dalam naskah konstitusi itu yang mengedepankan hak perempuan,“ papar Nihad Abu El Konsam. “Kami –para pengacara—telah banyak membuat proposal yang berisi pasal menyangkut bagaimana keseimbangan masalah sosial dan budaya di masyarakat dan hak-hak perempuan. Namun kaum Islamis mengabaikan semua usulan tersebut.“ Menurut pengacara yang juga aktivis perempuan itu, hanya tersisa pasal sepuluh yang masih dibahas, menyangkut peran perempuan sebagai ibu.

Konstitusí Melempar Mesir Seabad ke Belakang

Perdebatan terkait konstitusi Mesir memicu perpecahan pendapat di masyarakat. Pihak oposisi menuduh kaum Islamis ingin mengalihkan Mesir menjadi negara syariah. Sebaliknya, Ikhwanul Muslimin dan kelompok radikal Salafi menuding pihak oposisi, peradilan dan media berkonspirasi untuk menumbangkan pemerintahan Presiden Mohamed Mursi. Dalam bentrokan yang berujung kekerasan, puluhan orang tewas sementara ratusan lainnya cidera.

Mursi tetap bersikukuh melangsungkan referendum. Pada putaran pertama tanggal 15 Desember, kelompok Ikhwanul Muslimin yang mendukung konstitusi mengklaim menang tipis dan meraih 57% suara. Putaran kedua akan berlangsung Sabtu mendatang, tanggal 22 Desember 2012. Pengumuman resmi hasil referendum baru akan diumumkan usai putaran kedua.

Dalam putaran kedua referendum, Nihad Abu El Konsam akan menyatakan ‚ketidaksetujuannya' atas konstitusi yang disebutnya membawa kemunduran 100 tahun bagi Mesir. Bahwa syariah menjadi prinsip utama bukan menjadi masalah, katanya, “Karena prinsip-prinsip syariah sebenarnya kesetaraan, persamaan martabat, dan prinsip yang dimiliki oleh semua agama. Kedengarannya pada awalnya baik,“ ujar Nihad Abu El Konsam. Tetapi konstitusinya tidak jelas. Ditandaskanya, “Konstitusi ini membuka pintu bagi intepretasi fundamentalis dan dengan demikian bisa terjadi diskriminasi pada perempuan dan juga warga Mesir pada umumnya. Demikian kekhawatiran yang dirasakan Nihad.

Tak Tercapai Kesetaraan

Penegasan yang disampaikan perwakilan dari Ikhwanul Muslimin, dan juga Presiden Mesir Mursi, bahwa berdasarkan konsititusi semua warga sederajad, tak begitu saja meyakinkan Nihad Abu El Konsam. Di kantornya, bertumpuk berkas kasus-kasus pengadilan.

Pasal dalam konstitusi, yang menyatakan semua warga negara setara, dinyatakan sejak tahun 1971, ujar Abu El Konsam, “Namun sejak saat itu, sudah 40 tahun, perempuan merasakan diskriminasi di segala bidang.“ Hingga kini tidak ada hakim perempuan yang mempunyai posisi sama dengan laki-laki. Demikian pula di dunia industri, terjadi diskriminasi dalam soal pembayaran upah dan kesempatan pelatihan. Tingkat pengangguran perempuan empat kali lebih tinggi dibanding laki-laki. Kami tak punya undang-undang kekerasan domestik. Kalaupun kasusnya dibawa ke pengadilan, pelakunya dibebaskan.“

Sebuah Tamparan di Muka

Dan pertempuran atas konstitusi itu bukan hanya dengan kata-kata. Ketika para pengritik Presiden Mursi mengajukan protes terhadap dekrit pelebaran kekuasaan dan naskah undang-undang di halaman depan kepresidenan, para demonstran diserang secara brutal oleh pengikut Ikhwanul Muslimin. Para Islamis menunjukan bahwa mereka tak hanya siap meruntuhkan hak-hak perempuan namun juga perempuan itu sendiri.

Seorang aktivis politik muda Ola Shahba diberitakan di televisi menderita memar-memar di wajahnya akibat pemukulan. Ia bercerita, “Dari berbagai arah, saya diserang, ditendang, dicekik. Mereka meraba tubuh saya, dada saya, lalu menahan saya berjam-jam. Saya tak pernah menyangka, kaum Islamis dapat berbuat demikian.”

Wegerhoff/Purwaningsih

Editor: Pasuhuk