Tajuk: Mesir Perlu Demokrasi

Presiden Muhammed Morsi mengeluarkan serangkaian dekrit yang disebutnya deklarasi konstitusi. Dekrit itu memberi kekuasaan besar kepada presiden dan membatasi lembaga yudikatif. Pihak oposisi menentang rencana itu dan menuduh Morsi ingin membangun kekuasaan otoriter.

Sejak terpilih sebagai presiden Bulan Juni lalu, Morsi memang menghadapi masa-masa sulit. Ia terpilih terutama atas dukungan kelompok Ikhwanul Muslimin dan organisasi Islam lain yang lebih radikal. Di pihak lain, ia harus menghadapi jajaran birokrasi, militer dan kelompok yang masih setia pada Hosni Mubarak. Morsi berusaha memenangkan pertarungan kekuasaan dengan kubu militer.

Kelompok-kelompok yang berjuang demi demokrasi di Mesir terhimpit, antara kubu Islamis yang ingin negara agama, dan militer yang tetap ingin mempertahankan pengaruhnya. Banyak kelompok demokrasi dulu mendukung Morsi hanya untuk menolak pengaruh militer. Tapi setelah Morsi mengeluarkan deklarasi konstitusi, muncul keraguan besar, apakah ia ingin reformasi demokratis.

Morsi memang anggota Ikhwanul Muslimin. Namun sebagai seorang presiden, ia harusnya mengedepankan kepentingan nasional. Masyarakat Mesir saat ini terpecah-belah. Setelah puluhan tahun di bawah kekuasaan otoriter, Mesir memang baru saja meniti jalan demokrasi. Jadi semua pihak masih harus belajar dan menghargai pandangan pihak lain. Pengaruh kelompok Islam garis keras dan kubu militer yang menolak demokrasi, harus dipaksa mundur.

Langkah Morsi mengeluarkan dekrit yang kontroversial terbukti tidak efektif. Perpecahan makin meruncing, bentrokan kekerasan terjadi lagi. Mesir harus mencari kompromi berlandaskan nilai-nilai demokratis. Karena landasan itulah yang merupakan inti perjuangan menggulingkan rejim Mubarak.