Subsidi BBM Tantangan Terbesar Jokowi

Presiden terpilih Indonesia, Joko Widodo akan bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono untuk membahas peralihan pemerintah. Keduanya juga didesak untuk turut membahas isu ekonomi dan subsidi BBM yang terus membengkak.

Buat Jokowi jalan menuju Istana Negara terbentang setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pesaingnya, Prabowo Subianto. Dimulai pada upacara pelantikan 20 Oktober mendatang, Jokowi diyakini bakal menghadapi sederet tantangan besar.

Adapun pasar merespon positif putusan MK. Nilai tukar Rupiah menguat dan Indeks Harga Saham Gabungan melonjak ke level tertinggi sejak 15 bulan terakhir, sebelum kemudian terkoreksi.

Menurunkan Subsidi BBM

Bersamaan dengan keluarnya keputusan MK, Jokowi diyakini akan segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur DKI dan menyerahkan kursi nomer satu di Jakarta kepada wakilnya, Ahok.

"Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Kami akan bertemu dengan presiden SBY untuk mendata masalah. Lalu kami akan berbicara dengan masing-masing menteri," kata Jokowi.

Salah satu tantangan terbesar buat pemerintahan Jokowi adalah merealisasikan rencananya menurunkan subsidi bahan bakar minyak. Isu ini jarang populer, termasuk di era Presiden Yudhoyono.

Jokowi berniat menggunakan sebagian dana subsidi untuk membiayai proyek-proyek pengentasan kemiskinan dan infrastruktur. Saat ini pemerintah mengasumsikan subsidi BBM pada tahun anggaran 2015 akan meningkat sebanyak 7,6 persen menjadi Rp. 249 triliun per tahun.

Pemotongan Sebelum Oktober?

Tim transisi saat ini tengah melakoni pembicaraan dengan pemerintah SBY terkait kemungkinan pemotongan subsidi sebelum Oktober. Dengan begitu beban politik yang harus ditanggung dibagi kepada dua pemerintahan.

"Menggeser subsidi minyak adalah salah satu ujian besar buat Jokowi. Ia harus melakukannya secara bertahap dan bukan dalam sekali pukul," kata Wellian Wiranto, pakar ekonomi di salah satu bank terbesar Singapura, OCBC Bank.

Kelihaian pemerintahan RI selanjutnya dalam mengelola anggaran akan menjadi faktor kunci. Menurut Wiranto, investor mengamati betul pembahasan rancangan anggaran di Senayan. Bank Indonesia, Kamis (21/8) mengatakan pihaknya tidak akan melonggarkan kebijakan moneter sebelum defisit anggaran berada di bawah angka 2,5 persen dari Produk Domestik Brutto.

Saat ini pemerintah menaksir defisit sebesar 4,27 persen.


rzn/hp (rtr,ap)