Spanyol Sahkan UU Hak Transgender, Aborsi, dan Cuti Haid

Parlemen Spanyol pada hari Kamis (16/02) mengesahkan undang-undang yang memudahkan orang-orang transgender untuk mengubah jenis kelamin mereka, memperluas akses ke prosedur aborsi, dan memberikan cuti menstruasi berbayar kepada pekerja perempuan.

Undang-undang tersebut diajukan oleh pemerintah koalisi sayap kiri negara itu. Undang-undang transgender disahkan dengan perolehan 191 suara mendukung, 60 menentang, dan 91 abstain, menyusul keretakan dalam koalisi sayap kiri Spanyol menjelang pemilihan yang dijadwalkan pada Mei tahun ini.

Undang-undang yang telah disahkan ini menjadikan Spanyol negara Eropa pertama yang memperkenalkan cuti menstruasi. Negara-negara di Eropa juga menjadi pelopor di dunia yang memungkinkan seseorang untuk mengubah jenis kelamin mereka pada kartu identitas nasional dengan deklarasi sederhana.

Namun, undang-undang tersebut juga disahkan di tengah kontroversi luas dan banyak yang tidak sepakat.

Memahami undang-undang identitas gender

Sebelum undang-undang tersebut disahkan, orang dewasa di Spanyol diharuskan untuk memberikan laporan medis yang membuktikan disforia gender dan bukti perawatan hormon selama dua tahun untuk mengubah jenis kelamin mereka yang terdaftar secara hukum. Untuk anak di bawah umur, prosesnya bahkan lebih kompleks, dan mencakup otorisasi yudisial wajib.

Undang-undang yang baru disahkan ini menghilangkan banyak rintangan bagi mereka yang berusia 16 tahun ke atas. Ini juga memungkinkan anak di bawah umur yang berusia 14 dan 15 tahun untuk mengajukan perubahan jenis kelamin dengan persetujuan orang tua atau wali sah mereka. Namun, untuk anak yang berusia di bawah 12 dan 13 tahun akan memerlukan izin hakim.

Undang-undang ini juga melarang apa yang disebut dengan "terapi konversi" yang berusaha mengubah orientasi seksual seseorang menjadi heteroseksual dan menguraikan langkah-langkah pemerintah untuk memasukkan transgender dalam angkatan kerja, pendidikan, dan perumahan.

Pro kontra penerimaan undang-undang baru

Undang-undang ini diperjuangkan oleh Menteri Kesetaraan Spanyol Irene Montero, dari mitra koalisi junior sayap kiri Podemos ("United We Can").

"Undang-undang ini mengakui hak transgender untuk menentukan sendiri identitas gender mereka, ini mendepatologi para transgender. Para transgender bukan orang sakit, mereka hanya manusia biasa," kata Montero menjelang pemungutan suara.

Montero kemudian merayakan ditetapkannya RUU tersebut menjadi undang-undang di Twitter.

Pengesahan itu juga dipuji oleh organisasi LGBTQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer) terbesar di Spanyol dengan mengatakan, langkah ini akan menjadi contoh bagi negara lain.

"Kami merayakan fakta bahwa undang-undang ini telah disahkan setelah delapan tahun bekerja tanpa lelah untuk mendapatkan hak-hak bagi komunitas transgender," kata Kepala FELGBTQI+ Uge Sangil, kepada kantor berita AFP.

Namun, undang-undang ini menciptakan perpecahan dalam koalisi yang berkuasa dengan Perdana Menteri Pedro Sanchez dari Partai Sosialis menyuarakan keberatan.

Partai-partai sayap kanan Spanyol yang sekarang mewakili oposisi juga dengan tegas menentang undang-undang tersebut. Kelompok-kelompok lain menyatakan penentangan mereka terhadap RUU tersebut karena kekhawatiran dapat memungkinkan pria untuk bersaing dalam olahraga perempuan atau meminta pemindahan ke penjara perempuan.

Perubahan pada akses aborsi

Parlemen Spanyol juga menyetujui undang-undang lain yang memungkinkan anak berusia 16 dan 17 tahun untuk menjalani aborsi tanpa persetujuan orang tua.

Undang-undang baru tersebut mengabadikan hak untuk melakukan aborsi di rumah sakit negara. Lebih dari 80% aborsi yang dilakukan di Spanyol saat ini dilakukan di klinik swasta, walaupun ada banyak dokter di sistem kesehatan masyarakat yang menolak untuk melakukannya dengan alasan agama.

Perubahan lain yang dibawa oleh hasil pemungutan suara pada hari Kamis (16/02) termasuk menawarkan produk menstruasi gratis di sekolah dan penjara, serta kontrasepsi hormonal gratis dan pil pagi di pusat kesehatan yang dikelola oleh negara.

yas/ha (AFP, AP, EFE)