Sikap Diam ASEAN Untungkan Genosida Rohingya

Ketika Aung San Suu Kyi berupaya menggulingkan hegemoni junta militer Myanmar dua dekade silam, dia mendesak negeri jiran ASEAN untuk menggunakan pengaruh terhadap Yangon. "Kebijakan non-intervensi cuma alasan untuk tidak menolong," ujarnya mengritik salah satu konsensus 10 negara Asia Tenggara untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara anggota.

"Di hari-hari seperti ini," tulis Suu Kyi di harian Thailand, The Nation, tahun 1999, "anda tidak bisa menghindari campur tangan terhadap urusan negara lain." Antara lain tekanan politik ASEAN pula yang kemudian menggerakkan junta militer Myanmar untuk membuka jalan bagi demokrasi.

Namun kini Suu Kyi berpaling arah ketika memimpin negeri yang sering bergolak oleh pemberontakan dan perang saudara itu.  Ketika mendatangi KTT ASEAN di Manila, Senin (13/11), dia bertaruh pada sikap diam negeri jiran terhadap bencana kemanusiaan dan genosida yang dialami etnis Rohingya.

"Saat ini pemerintahan Suu Kyi diuntungkan oleh budaya diam ASEAN," kata David Mathieson, mantan pegiat HAM yang kini bekerja sebagai analis independen di Myanmar. Perempuan yang memenangkan hadiah Nobel Perdamaian 1991 silam berkat "pergulatan tanpa kekerasan demi Demokrasi dan Hak Azasi Manusia," itu malah mengabaikan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di negaranya.

Maka di tahun ke 50 sejak pendiriannya, kebijakan non-intervensi ASEAN menghadapi ujian dalam kasus Rohingya. Chandra Widya Yudha, Direktur Kerjasama Politik dan Keamanan ASEAN di Kementerian Luar Negeri mengaku akan mengangkat isu Rohingya selama KTT. "Kita tidak bisa bersikap diam karena kita harus menolong mereka," ujarnya kepada Associated Press.

Selain Indonesia, Malaysia juga diyakini bakal menggunakan forum di Manila untuk menekan pemerintah Myanmar.

Khin Zaw Win, analis politik di Yangon, mengatakan ASEAN harus lebih tegas dalam kasus Rohingya. "Isunya harus diangkat jika ASEAN ingin mempertahankan kredibilitasnya," kata Win. Menurutnya negara-negara anggota ASEAN khawatir akan menghadapi tekanan asing jika kebijakan non-intervensi diabaikan. "Mereka khawatir nanti masalah di dalam negeri akan mengundang kritik dari luar."

rzn/ap (Associated Press)