Setara: Panglima TNI Lakukan Pelanggaran Serius

Kicauan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo ihwal dugaan penyelundupan senjata oleh institusi di luar TNI dan Polri dinilai problematis oleh Hendardi, Ketua Setara Institute dalam sebuah pernyataan pers, Minggu (24/9). Ia bahkan menilai niat Nurmantyo menyerbu BIN dan Polri merupakan "pelanggaran serius" terhadap UU TNI yang menegaskan wewenang penggunaan kekuatan perang berada pada otoritas sipil.

Nurmantyo dianggap "menyalahi kepatutan" setelah membeberkan data temuan intelijen di ruang publik. Menurut Hendardi, panglima juga memberikan tauladan buruk bagi prajurit karena membawa TNI dalam konflik kepentingan untuk ambisi pribadi.

Dalam sebuah rekamanan, Nurmantyo mengklaim isu penyelundupan 5.500 pucuk senjata berdasarkan data intelijen TNI. "Informasi yang saya dapat kalau tidak A1 saya tidak akan sampaikan di sini," katanya seperti dilansir Tribunnews. "Saya katakan kita intip terus, kalau itu ada, akan kami serbu."

"Kalau TNI ditarik ke situasi politik, selesai negara ini," imbuhnya.

Isu tersebut telah diklarifikasi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto. Menurutnya pembelian tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan Badan Intelijen Negara (BIN). "Ini dilakukan oleh lembaga resmi. Bukan institusi di luar pemerintah," ujarnya.

Adapun BIN mendapat 500 pucuk senjata, sementara sisanya dipesan oleh kepolisian. Berbeda dengan klaim Nurmantyo, senjata tersebut bukan berasal dari luar negeri, melainkan produk PT. Pindad. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Perusahaan Pindad Bayu A Fiantoro. Kepada Detikcom dia mengatakan spesifikasi senjata yang dipesan bukan buat militer. "Senjata masih di Pindad," pungkasnya.

Hendardi menilai manuver Nurmantyo sebagai "akrobat politik" untuk menggandakan momentum jelang tahun politik 2019. "Panglima TNI mencari musuh-musuh baru, bukan untuk kepentingan bangsa, tetapi untuk kepentingan politik jangka pendek bagi dirinya," tulis Hendardi dalam pernyataan pers Setara Institute.

Ia bahkan menilai cara Nurmantyo memimpin institusi TNI adalah "yang terburuk sepanjang era reformasi."

rzn/yf (setara, kompas, tribun, antara)