Sentimen Anti Asing dalam Persaingan Politik dan Ekonomi

Salah satu isu yang mencuat sejak beberapa bulan lalu adalah membanjirnya para Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina. Akhir 2016, DPR bahkan bereaksi terhadap berita-berita palsu alias "fake news" tentang serbuan 10 juta TKA Cina ke Indonesia dan berencana mengundang pejabat pemerintah untuk memberi penjelasan.

Isu tersebut menyebar dengan cepat lewat media sosial. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, puluhan Mahasiswa kemudian melakukan aksi pencegatan mobil yang ditumpangi para TKA asal China.

"Kami lihat itu ada mobil dan di dalamnya ada WNA, maka spontan kami cegat untuk memastikan apakah dokumen mereka itu betul-betul sah," kata Bram, koordinator aksi saat itu.

Di Jakarta, sebuah kelompok yang menamakan diri Forum Syuhada Indonesia menyatakan akan melakukan sweeping dan menangkap pekerja asing ilegal, terutama para pekerja asal Cina.

"Kami menyerukan untuk melakukan sweeping bagi warga negara asing, terutama warga negara China ilegal. Karena ini akan mengancam sumber daya manusia dan alam kita. Ini mengancam kedaulatan bangsa," kata seorang koordinatornya di Jakarta.

Pemerintah lakukan klarifikasi

Presiden Joko Widodo dan jajaran menterinya terpaksa cepat-cepat melakukan klarifikasi.

"Sepuluh juta itu adalah turis yang kita harapkan dari Tiongkok untuk bisa masuk ke Indonesia," kata Jokowi dalam sebuah acara di Karawang, Jawa Barat, akhir Desember lalu.

Investasi asing langsung dari Cina tahun lalu memang mencapai rekor tertinggi $ 2,67 miliar. Peningkatan terjadi terutama setelah Jokowi mengundang para investor Cina untuk masuk dalam proyek-proyek infrastruktur dan proyek besar lainnya. Untuk menekan biaya, perusahaan Cina sering membawa pekerja dari negeri asalnya dan mesin sendiri pada tahap awal proyek.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menerangkan, masyarakat tidak perlu kahwatir dengan kehadiran tenaga kerja asing. Dia mengatakan, tenaga kerja asing di Indonesia hanya berjumlah 0,1% dari jumlah angkatan kerja secara keseluruhan.

"Sebetulnya tenaga kerja asing ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Kita kurang manfaatkan tenaga kerja asing, yang bisa bantu di segala aspek dari pariwisata sampai menyesuaikan produk dan jasa sesuai negara tujuan ekspor," kata Lembong dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Jakarta akhir Februari lalu.

Isu TKA Cina saat Pilkada

Kepada kantor berita Reuters, Thomas Lembong mengatakan, isu anti TKA memang sengaja digunakan lawan-lawan politik pemerintahan saat ini, termasuk juga dalam Pilkada DKI.

"Itu bagian dari upaya yang lebih luas untuk memanfaatkan sentimen politik anti-asing dan anti-Cina pada saat investasi China kini menjadi faktor terbesar penggerak perekonomian Asia," katanya.

Maruli Hasoloan, pejabat kementerian tenaga kerja, mengakui memang ada beberapa gesekan tenaga kerja dan aksi main hakim sendiri selama beberapa bulan terakhir.

Liky Sutikno, ketua Kamar Dagang Indonesia di Cina dengan kantor pusat di Beijing menerangkan, beberapa perusahaan Cina biasanya memang membawa "pekerja teknis" mereka sendiri, yang kemudian akan kembali ke Cina setelah tim lokal mengambil alih tugas mereka. Para pekerja yang dibawa itu mungkin memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang produk dan proses produksi, sehingga bisa lebih cepat misalnya memasang mesin, katanya.

Gerakan anti Ahok yang etnis Cina, belakangan terus mencuat di ajang Pilkada DKI. Hal ini menghidupkan kembali kekhawatiran tentang sentimen ras dan agama dalam politik dan ekonomi di Indonesia. Ini bisa membangkitkan kekhawatiran kalangan ekonomi di Cina tentang stabilitas politik dan konsistensi aturan hukum di Indonesia," tambah Lily Sutikno

hp/as (rtr)