Sekolah Prancis Pulangkan Puluhan Murid yang Memakai Abaya

Sekolah-sekolah di Prancis memulangkan puluhan siswi karena menolak melepas abaya mereka pada hari Senin (4/9), hari pertama tahun ajaran baru, kata Menteri Pendidikan Prancis Gabriel Attal.

Dia mengatakan kepada stasiun siaran BFM hari Selasa (5/9), ada sekitar 300 gadis muncul pada Senin pagi dengan mengenakan abaya. Sebagian besar mereka setuju untuk melepas abayanya yang berupa jubah, namun 67 orang menolak dan dipulangkan, katanya.

Bulan yang lalu, pemerintah Prancis mengumumkan larangan abaya di sekolah-sekolah, dengan mengatakan hal itu melanggar aturan sekularisme dalam pendidikan, yang juga melarang jilbab yang dianggap bentuk afiliasi keagamaan.

Undang-undang dari tahun 2004 di Prancis melarang "pengenaan tanda atau pakaian yang membuat siswa menunjukkan afiliasi agama" di sekolah. Ini termasuk salib Kristen berukuran besar, kippa umat Yahudi, dan jilbab Muslim.

"Sekularisme bukan hambatan, melainkan sebuah kebebasan"

Menteri Pendidikan Gabriel Attal menerangkan, gadis-gadis yang menolak melepas jubah abayanya diberikan surat pengantar yang ditujukan kepada keluarga mereka, yang mengatakan bahwa "sekularisme bukanlah sebuah hambatan, itu adalah sebuah kebebasan”.

Senin malam, Presiden Emmanuel Macron membela tindakan kontroversial tersebut, dengan mengatakan ada "minoritas” di Prancis yang "membajak agama dan menantang republik dan sekularisme”, yang mengarah pada "konsekuensi terburuk”.

Dia mencontohkan pembunuhan guru Samuel Paty tiga tahun lalu karena memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad di kelas pendidikan kewarganegaraan. "Kami tidak bisa bertindak seolah-olah serangan teroris, pembunuhan Samuel Paty, tidak terjadi,” katanya dalam wawancara dengan saluran You Tube HugoDecrypte.

Asosiasi Muslim ajukan gugatan ke pengadilan

Sebuah asosiasi yang mewakili umat Islam telah mengajukan mosi ke Dewan Negara, pengadilan tertinggi Prancis untuk mengajukan keluhan terhadap otoritas negara, terkait larangan abaya dan qamis, pakaian yang setara untuk pria.

Dewan Kepercayaan Muslim Perancis CFCM, yang dibentuk untuk mewakili umat Islam di hadapan pemerintah, memperingatkan bahwa pelarangan abaya dapat menciptakan "risiko diskriminasi yang meningkat” dan mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatannya sendiri ke Dewan Negara.

Tidak adanya "definisi yang jelas mengenai pakaian ini menciptakan situasi yang tidak jelas dan ketidakpastian hukum,” kata CFCM. Mereka mengungkapkan ketakutannya terhadap kontrol yang "sewenang-wenang” dan bahwa kriteria untuk mengevaluasi pakaian anak perempuan dapat didasarkan pada "asal usul, nama belakang atau warna kulit”, dan bukan pada apa yang mereka kenakan.

Masalah ini telah menjadi tema dominan politik Prancis setelah liburan musim panas, dengan kelompok sayap kiri menuduh pemerintah mencoba menerapkan larangan abaya untuk bersaing dengan kelompok sayap kanan pimpinan Marine Le Pen.

hp/yf (afp/rtr)