Sebanyak 982 Paket Proyek Infrastruktur Jokowi Siap Digarap
15 Januari 2021
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengebut pembangunan infrastruktur. Itu diperlukan untuk menggairahkan perekonomian di 2021.
Dirinya mengingatkan bahwa Kementerian PUPR memiliki anggaran terbesar pada tahun ini, yakni Rp 149,8 triliun. Itu harus memberi dampak positif yang signifikan.
"Sangat besar nilainya Rp 149,8 triliun, sekali lagi ini adalah jumlah yang sangat besar, karena itu saya ingin mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian PUPR agar anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan," kata Jokowi disiarkan di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (15/01).
Mantan Walikota Solo itu ingin anggaran yang besar di Kementerian PUPR bisa memberi daya ungkit bagi ekonomi dan membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali.
Menurutnya ketika sektor konstruksi bergeliat bukan hanya berdampak positif terhadap terciptanya lapangan pekerjaan, tapi juga akan menggerakkan rantai pasok yang berkaitan sektor konstruksi.
"Memberikan multiplier effect yang luas bagi industri yang terkait dengan konstruksi, menggerakkan industri baja, besi, semen, alat berat, dan juga sektor informal seperti pedagang makanan-minuman, kos-kosan dan lain sebagainya," paparnya.
"Indonesia masih dalam kondisi krisis"
Dirinya pun hari ini telah menyaksikan penandatanganan kontrak paket tender proyek infrastruktur oleh Kementerian PUPR. Ada 982 paket senilai Rp 12,5 triliun yang ditandatangani. Tapi, menurutnya masih banyak paket yang mesti diselesaikan.
"Saya mencatat sisa paket kegiatan infrastruktur yang belum ditenderkan masih cukup banyak. Untuk itu saya minta pada Menteri PUPR agar dilakukan percepatan, sehingga di kuartal pertama semua paket sudah ditenderkan dan sudah ditandatangani kontraknya. Ini penting dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional kita," jelasnya.
Dirinya mengingatkan seluruh jajaran Kementerian PUPR di tahun 2021 harus bekerja lebih cepat, dan harus menyadari bahwa Indonesia masih dalam kondisi krisis.
Pada 2020, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam, yakni minus 5,32% di kuartal II-2020, dan membaik menjadi minus 3,49% di kuartal III-2020. Dia berharap di kuartal I-2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pemulihan.
"Dengan bekerja lebih cepat maka kita bisa memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi," tambahnya.
982 paket tender senilai Rp 12,5 triliun ditandatangani
Hari ini dilakukan penandatanganan kontrak paket tender proyek infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ada 982 paket senilai Rp 12,5 triliun yang ditandatangani.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut menyaksikan penandatanganan paket proyek infrastruktur tersebut dari Istana Kepresidenan Bogor.
"982 paket senilai Rp 12,5 triliun akan ditandatangani kontraknya secara serentak pada pagi hari ini yang akan disaksikan langsung oleh Bapak Presiden," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono disiarkan di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (15/01).
Acara penandatanganan kontrak dilaksanakan secara serentak oleh para pejabat pembuat komitmen dan penyedia jasa di kantor-kantor balai PUPR di 34 provinsi.
Untuk tahap selanjutnya hingga akhir Februari 2021, 1.984 paket senilai Rp 24 triliun akan diselesaikan atau ditandatangani kontraknya.
"Kemudian pada bulan Maret 2021 akan pula diselesaikan untuk 1.553 paket senilai Rp 40 triliun. Sedangkan sisanya akan kami upayakan untuk segera diselesaikan paling lambat bulan Maret 2021," paparnya.
Basuki melanjutkan, ada 209 proyek infrastruktur senilai Rp 2,1 triliun yang telah lebih dulu ditandatangani pada Desember 2020. Jadi, hingga Januari, ditambah yang ditandatangani hari ini maka ada 1.191 paket senilai Rp 14,6 triliun yang proses tendernya selesai.
"Hingga hari ini tanggal 15 Januari 2021 telah diselesaikan proses tendernya 1.191 paket senilai Rp 14,6 triliun rupiah," tambahnya. (Ed: gtp/rap)
Baca artikel selengkapnya di: DetikNews
Genjot Infrastruktur, Jokowi: Buat Pedagang Makanan, Kos-kosan dan Lain-lain