Walau Joko Widodo tidak lepas juga dari permainan politik identitas dengan menggunakan agama, namun citranya kadung dianggap sebagai simbol kaum moderat yang dekat dengan pendukungan keberagaman, kelompok liberal, atau kelompok abangan, jika dibandingkan dengan citra lawannya yang begitu kuat menggunakan politik identitas keagamaan dan didukung para fanatik agama. Artinya, walau sama-sama menggunakan politik identitas keagamaan, di sana tetap terjadi perkubuan: satu kubu yang dianggap moderat dan liberal dan satu kubu yang dianggap fanatik agama.
Dengan memanfaatkan waktu lima tahun ke depan ini, saya pikir, kelompok sayap kanan Indonesia akan menguatkan dan merapatkan barisan tanpa terpantau secara jelas oleh pandangan publik. Kekalahan langkah politik mereka dalam pemilu 2019 akan jadi sumber semangat untuk mengampanyekan perebutan kekuasaan dalam pemilu mendatang .
Dalam ruang dan semangat demokrasi, tentu bukan hal yang salah jika mereka melakukan itu. Namun ada yang harus kita khawatirkan jika kelompok kanan ingin merebut kekuasaan, walau dengan cara paling demokratis sekalipun: mereka terbukti telah melakukan banyak kekerasan berlatar agama untuk melawan keberagaman dan mengancam demokrasi. Dalam beragam survei pun kita bisa melihat, misalnya Jawa Barat sebagai basis kemenangan sayap kanan, sudah bertahun-tahun dinilai sebagai wilayah paling intoleran.
Namun menyikapi kebangkitan kelompok kanan dalam lima tahun ke depan juga harus dilakukan dengan bijak. Represi jelas tidak akan melenyapkan mereka, dan satu-satunya cara adalah meluaskan pendidikan agar mereka menerima Indonesia sebagai sebuah negara yang beragam dan tidak berlandaskan agama apa pun (sekalipun sampai hari ini Indonesia masih malu-malu mengakui diri sebagai negara sekuler).
Gerakan diam-diam
Memandang sejarah Indonesia, kita bisa melihat contoh bagaimana politik berlatar keagamaan yang direpresi akan merembes lebih dalam dan lebih laten melalui gerakan diam-diam. Kita bisa melihat, misalnya, aksi perlawanan bersenjata DI/TII di pertengahan 1940-an yang dikalahkan lewat perang pada awal 1960-an tidak begitu saja lenyap. Eksistensi mereka tetap terjaga, berkembang dengan berbagai sempalannya, melalui gerakan diam-diam yang masuk ke berbagai kelompok. Bahkan mungkin kader-kadernya sudah ada di dalam partai-partai politik.
Kekalahan politik sayap kanan pada saat ini pun akan jadi alasan kuat untuk merekrut lebih banyak pengikut atas nama tugas suci menegakkan agama. Konsolidasi akan berlangsung lebih intens dengan penanaman ideologi yang semakin dalam. Terlebih lagi dengan penindasan pemerintah dan aparatnya terhadap mereka yang dianggap menyebarkan hoax dan ujaran kebencian, akan semakin menguatkan alasan bagi kelompok kanan bahwa mereka sedang melawan orang-orang zalim.
Konsolidasi dan penguatan ideologi itu, saya pikir, merupakan sesuatu yang alamiah terjadi di dalam sebuah kompetisi politik. Namun, jika kita bicara dalam konteks negara yang memiliki keragaman, ideologi sayap kanan bisa jadi sangat berbahaya. Namun untuk mengimbanginya bukan persoalan mudah. Pertarungan politik Indonesia terlalu membingungkan. Terlalu banyak pemain-pemain politik berseliweran nyaris tanpa arah, kecuali dengan tujuan ingin berada di dalam lingkaran kekuasaan, tak peduli basis ideologi kendaraan politiknya. Orang-orang yang tadinya dianggap sekuler pun bisa begitu saja berpindah kubu demi kekuasaan. Pemilihan gubernur Jakarta adalah contohnya: sosok Anies Baswedan, yang tadinya menteri di kabinet Joko Widodo, bisa beralih kubu setelah dia diberhentikan sebagai menteri, kemudian menang dalam pemilihan gubernur Jakarta dengan dukungan dari pihak-pihak yang dia lawan saat dirinya berkampanye untuk kubu Joko Widodo.
Politik tanpa ideologi ini bisa sangat berbahaya, karena siapa pun yang pernah kecewa—walau tanpa alasan ideologis—di sebuah kubu, bisa beralih kubu hanya demi membalas dendam. Saya pikir, hal ini akan semakin menguatkan kubu kanan: mereka akan semakin banyak mendapatkan pasokan dukungan dari pemain-pemain politik yang terlempar dari lingkaran kekuasaan dalam rentang lima tahun ke depan.
Persoalannya kemudian, apakah konsolidasi dilakukan oleh kubu moderat dan liberal?
Sejauh yang bisa saya perhatikan, friksi di dalam kubu ini juga cukup keras dan melebar, selain karena saling sikut demi jabatan, selama pemerintahan Joko Widodo di periode pertama tetap terjadi pelanggaran kemanusiaan dan kekuasaannya juga ditopang para mantan jenderal yang ditengarai terlibat pelanggaran HAM, yang membuat orang-orang idealis di kubu liberal tidak sudi merapat di kubu Joko Widodo dan memilih membuat kubu politik sendiri.
Peta politik ini cukup mengkhawatirkan, dan sangat bergantung pada langkah politik Joko Widodo dalam lima tahun ke depan. Jika dia memilih bertindak nothing to lose seperti yang pernah dia janjikan, sangat mungkin orang-orang penting di dalam kubunya akan banyak yang terlempar dari lingkaran kekuasaan, atau malah dia sendiri yang akan diberhentikan di tengah jalan. Pun demikian, jika dia tetap melakukan kebijakan-kebijakan ambigu seperti lima tahun kemarin, dia akan semakin kehilangan pamor di tengah kelompok idealis di dalam kubunya sendiri.
Yang juga harus kita perhatikan, sampai saat ini kita tidak melihat ada kader yang cukup kuat untuk menggantikan Joko Widodo di kubu liberal. Sementara saya yakin, untuk menghadapi pemilu mendatang, kubu lawan akan melakukan pengaderan yang sangat intens.
Zaky Yamani
Jurnalis dan novelis
*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis
*Bagi komentar Anda dalam kolom di bawah ini.