Satgas PEN Akui Sudah Cairkan Rp 200 Triliun Dana Pemulihan

Sejak pertama kali dibentuk 40 hari lalu, Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin akui telah berhasil merealisasikan sekitar 200 triliun rupiah anggaran program pemulihan ekonomi nasional. Hal itu ia sampaikan saat menggelar konferensi pers virtual berbahasa Inggris dari Kantor Presiden di Jakarta, Rabu (02/09).

“Satgas PEN berfokus sekitar 400 triliun rupiah, dan yang sudah direalisasikan sekarang hampir 200 triliun,” ujarnya.

Budi memaparkan bahwa dari total 695 triliun rupiah anggaran yang disiapkan pemerintah untuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), satuan tugas yang ia pimpin berfokus pada sekitar 400 triliun rupiah yang kemudian dialokasikan untuk beberapa program situmulus ekonomi.

Ada 4 hal yang Budi sebut menjadi fokus kerja dari satgas yang ia pimpin, yaitu jaring pengaman sosial, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), dukungan terhadap kementerian lembaga, dan insentif bagi perusahaan korporasi.

Budi mengakui masih ada sekitar 218 triliun rupiah anggaran yang secepatnya harus segera direalisasikan guna menggerakan perekonomian di tanah air.

“Satu mandat yang diberikan presiden kepada kita adalah untuk memastikan bahwa kita perlu mempercepat realisasi anggaran ini. Supaya kita bisa menggerakan perekonomian, mendorong konsumsi swasta dan juga investasi korporasi sampai akhir tahun ini,” paparnya.

“Jaring pengaman sosial terbesar”

Budi mengatakan bahwa dalam tiga pekan terakhir, pihaknya mampu mencapai realisasi anggaran sekitar 44-45 triliun rupiah. Dengan begitu, ia percaya dengan kecepatan yang sama, realisasi seluruh anggaran pemulihan ekonomi yang telah dialokasikan dapat tercapai pada akhir tahun 2020.

“Kalkulasi saya jika kita tetap mempertahankan kecepatan realisasi sebesar 45 triliun dalam 3 minggu kita bisa realisasikan sekitar 222 triliun yang sejatinya sudah melebihi gap yang kita punya, 218 triliun,” jelasnya.

Ada dua program pemulihan ekonomi yang ia sebut sudah mendekati target capaian, yaitu Program Keluarga Harapan dan Program Kartu Sembako yang ia klaim sebagai “program jaring pengaman sosial terbesar” yang dimiliki oleh Indonesia.

Dari total 37 triliun rupiah anggaran yang dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan yang menyasar 10 juta keluarga termiskin di Indonesia, 27 triliun ia sebut telah berhasil direalisasikan. Sementara, untuk Program Kartu Sembako yang menargetkan 20 juta keluarga termiskin di Indonesia, Budi mengatakan telah berhasil merealisasikan 27 triliun dari 43 triliun rupiah yang dialokasikan.

“Kami yakin di akhir tahun ini kita bisa mencapai target ini,” pungkasnya.

Program dengan penyerapan kecil

Meski begitu, Budi tak menampik ada beberapa program yang anggarannya dirasa sulit untuk direalisasikan sehinga perlu modifikasi dalam metodologi pencairannya.

Program BLT Dana Desa misalnya. Dari total 32 triliun anggaran yang disiapkan, baru berhasil dicairkan sebanyak 10 triliun rupiah, kata Budi yang juga menjabat Wakil Menteri BUMN RI itu.

"Daripada memberikan uang ini langsung kepada orang miskin di desa, yang kemungkinan sudah punya akses ke program lain, kami menyadari bahwa kita bisa menggunakan sisa uangnya untuk program lain selama uangnya tetap berada di desa,” jelasnya.

Program lain yang penyerapan anggarannya masih kecil adalah Program Subsidi Bunga UMKM. “Kita mengalokasikan 35 triliun tapi sampai sekarang kita menyadari bahwa kita hanya mampu 3 triliun,” kata Budi. 

“Kita menyadari bahwa mungkin cara kita membuat angka anggarannya, sedikit terlalu agresif, sehingga apa yang ingin kita lakukan adalah menyesuaikan angkanya dan mengambil beberapa bagian dari anggaran untuk melakukan program produktif lainnya yang berkaitan dengan UMKM,” tambahnya.

180 triliun rupiah per kuartal untuk topang pertumbuhan ekonomi

Budi lantas menjelaskan dua program yang pekan ini baru diluncurkan. Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro yang menargetkan 9-12 juta UMKM untuk diberikan modal kerja awal, dan Program Subsidi Gaji bagi sekitar 15 juta pegawai yang gajinya di bawah 5 juta rupiah dan rutin membayar BPJS. 

Lewat seluruh program ini, Budi berharap di kuartal III tahun ini, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II tahun 2020 mengalami kontraksi cukup dalam, yaitu -5,32%. Sehingga, perlu ada realisasi anggaran sekitar 180 triliun rupiah setiap kuartalnya guna memastikan bahwa Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan ekonominya, kata Budi. 

“GDP Indonesia adalah sekitar 1 triliun USD atau 14.500 triliun rupiah. Jadi jika kita bagi 4, untuk mendapatkan angka GDP per kuartal, setiap kuartal adalah sekitar 3.600 triliun rupiah. Jadi kalau kita berbicara kuartal terakhir kita punya negatif 5 persen pertumbuhan ekonomi, yang kita bicarakan adalah 5 persen dari 3.600 triliun rupiah yaitu sekitar 180 triliun,” jelasnya.

“Jadi itulah target kita. Kita perlu setidaknya mengucurkan dana sekitar 180 – 200 triliun setiap kuartal untuk memastikan kita bisa menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Budi.

gtp/hp