RUU Pertahanan Ancam Rencana Trump Tarik Pasukan AS
4 Desember 2020
Anggota parlemen AS mengumumkan rancangan final dari tagihan belanja pertahanan tahunan pada hari Kamis (03/12) yang diyakini akan menghalangi rencana Presiden AS Donald Trump untuk menarik pasukan AS dari Jerman.
Sebelumnya Trump memutuskan untuk menarik nyaris 12.000 tentara AS di Jerman sebagai buntut perselisihan berkepanjangan dengan Berlin mengenai minimnya kontribusi Jerman terhadap anggaran pertahanan NATO, yang di bawah 2 persen dari produk domestik bruto. Sebanyak 6.400 pasukan AS akan dipulangkan, dan sebanyak 5.400 akan direlokasi ke negara-negara Eropa lainnya.
Tetapi Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) mengatakan penarikan pasukan hanya dapat terjadi 120 hari setelah menteri pertahanan mengirimkan laporan analisis ke Kongres tentang dampak penarikan. Sementra batas waktu penarikan pasukan adalah 15 Januari, lima hari sebelum Trump meninggalkan Gedung Putih.
RUU yang dirancang oleh sekelompok pemenang Partai Republik dan Demokrat juga akan mempersulit rencana Trump untuk membawa kembali pasukan dari Afghanistan dan Korea Selatan. Rencana itu masih harus disahkan oleh Kongres.
Trump ancam akan memveto
Trump, yang akan meninggalkan Gedung Putih awal tahun depan, mengatakan akan memveto versi terbaru NDAA dengan dua alasan. Dia menentang ketentuan yang mengharuskan pangkalan militer AS yang dinamai sesuai anggota Tentara Konfederasi untuk diganti namanya.
Alasan kedua adalah jika NDAA tidak mencabut perlindungan hukum untuk perusahaan media sosial, yang dikenal sebagai Pasal 230. Trump menuduh platform media sosial seperti Facebook dan Twitter membungkam tokoh-tokoh konservatif selama kampanye pemilihan presiden lalu. Jika Trump menggunakan haknya, kemungkinan akan sulit bagi Kongres untuk membatalkan veto tersebut.
Aturan baru dalam RUU Pertahanan
Rancangan setebal 4.500 halaman ini mengesahkan US$ 740 miliar (Rp 10,36 kuadriliun) untuk belanja pertahanan nasional. RUU tersebut baru rampung setelah berbulan-bulan negosiasi antara Partai Republik dan Demokrat di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebuah versi RUU telah disahkan setiap tahunnya sejak 1961.
Versi terbaru dari NDAA ini mengatur kenaikan gaji untuk pasukan AS, berapa banyak kapal tempur yang dapat dibeli, bagaimana menangani Cina dan Rusia, dan sanksi wajib terhadap Turki untuk akuisisi sistem pertahanan peluru kendali S-400 dari Rusia.
RUU itu juga akan mengharuskan angkatan bersenjata untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri serta instansi mereka - sebuah ketentuan yang diperkenalkan oleh Demokrat setelah beberapa pasukan yang dikerahkan oleh Trump selama protes tahun ini terhadap kebrutalan polisi menolak untuk mengatakan siapa mereka atau dari mana mereka berasal.
rap/rzn (dpa, Reuters)