Rusia Tawarkan Diri Jadi Penengah Antara AS dan Korea Utara

Rusia menyatakan siap untuk menengahi sengketa antara Korea Utara dan Amerika Serikat dalam upaya mengurangi ketegangan di kawasan,

"Rusia siap jika kedua belah pihak membutuhkannya dan menginginkannya," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov kepada wartawan hari Selasa (26/12), seperti dikutip kantor berita Rusia TASS. "Tidak mungkin menjadi mediator antara dua partai jika hanya satu sisi yang menginginkan. Kemauan kedua belah pihak dibutuhkan di sini", tambahnya.

Moskow sejak lama mendesak kedua pihak untuk memulai proses negosiasi mengenai program nuklir Korea Utara. Pyongyang beberapa kali melakukan uji coba rudal meskipun resolusi Dewan Keamanan PBB melarangnya.

Diplomat AS sebelumnya menerangkan, mereka bermaksud mencapai solusi diplomatik dengan Korea Utara. Namun Presiden AS Donald Trump beberapa kali mengeluarkan pernyataan keras dan menuntut Pyongyang lebih dulu meninggalkan program senjata nuklirnya.

Retorika Washington provokatif

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga membahas soal Korea Utara dalam sebuah pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson hari Selasa (26/12).

"Ini menggarisbawahi perlunya beralih dari bahasa sanksi ke proses negosiasi sesegera mungkin," demikian disebutkan dalam sebuah pernyataan dari Kremlin. Departemen Luar Negeri AS belum mengomentari percakapan telepon tersebut.

Lavrov diberitakan menyatakan bahwa "retorika agresif Washington… tidak dapat diterima". Rusia juga mengritik kehadiran militer AS yang dinilainya telah meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea.

Sanksi baru AS

Amerika Serikat baru-baru ini memberlakukan sanksi baru terhadap dua pejabat senior Korea Utara yang diduga terlibat dalam program rudal balistik. Kim Jong Sik dan Ri Pyong Chol diidentifikasi oleh Departemen Keuangan AS sebagai pejabat yang menjadi sasaran sanksi tersebut.

Ri Pyong Chol dilaporkan merupakan pejabat kunci dalam program pengembangan rudal balistik antarbenua (ICBM), sementara Kim Jong Sik dilaporkan terlibat dalam pengembangan rudal balistik, termasuk upaya untuk beralih dari bahan bakar cair ke bahan bakar padat. Rudal dengan bahan bakar padat bisa lebih cepat ditembakkan karena tidak harus diisi bahan bakar lagi.

Kedua pejabat Korea Utara itu disebut dalam sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara yang dengan suara bulat disepakati hari Jumat lalu (22/12). Korea Utara menyebut sanksi baru PBB itu sebagai "tindakan perang".

hp/as (rtr, afp, ap)