Retaknya Aliansi Keluarga Marcos-Duterte di Filipina

Tuduhan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, ancaman subversi dan rumor akan adanya kudeta, menandakan titik nadir dalam aliansi antara Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan pendahulunya, Rodrigo Duterte.

Perseteruan antar kedua pemimpin menjadi drama teranyar politik Filipina yang sejak lama didominasi dinasti politik dan keluarga kaya. Mereka acap memadu aliansi untuk melanjutkan kekuasaan lintas generasi, antara lain lewat uang suap atau bahkan tindak kekerasan.

Persekutuan itulah yang ikut membantu Marcos "Bongbong" Junior membukukan dukungan mayoritas dalam pilpres 2022, meski tercoreng kekuasaan otoriter ayahnya, Ferdinand Marcos, antara 1965 hingga 1988. Namun berkat kampanye disinformasi besar-besaran di media sosial, Bongbong tergolong sukses menghapus masa lalu yang kelam dari ingatan publik.

Klan Marcos dan Duterte sejak awal diprediksi, akan berseteru karena mengandalkan basis pemilih yang sama untuk memenangkan jabatan publik. Keretakan sudah muncul sejak dini, menjelang pemilu sela tahun 2025 yang membayangi pemilu kepresidenan tahun 2028.

Saling lempar tudingan miring

Di kampung halamannya di Davao, Rodrigo Duterte pada 28 Januari silam menuduh Marcos Jr. sebagai "pecandu narkoba" yang ditimpali adiknya, Sebastian, dengan imbauan untuk segera mengosongkan Istana Malacanang. Balasan Marcos datang keesokan harinya, ketika dia menyebut konsumsi fentanyl dalam jangka panjang oleh Duterte telah menyebabkan gangguan kesehatan.

Tidak seorangpun membeberkan bukti di balik tuduhan-tuduhan tersebut.

Keretakan diduga disebabkan ambisi Marcos mengubah konstitusi, langkah yang kemudian ditentang Duterte. Sang presiden mengaku ingin melonggarkan regulasi demi mendatangkan investor asing. Namun amandemen Undang-undang Dasar dikhawatirkan bisa diboncengi keinginan Marcos untuk terus berkuasa.

Analis mengatakan, Duterte juga mengkhawatirkan nasib putrinya, Sara yang saat ini memangku jabatan wakil presiden di pemerintahan Marcos, serta ancaman pemerintah mengizinkan Mahkamah Pidana Internasional menyelidiki dugaan kejahatan HAM dalam perang melawan Narkoba di era Duterte. Kebijakan kerasnya itu menewaskan ribuan terduga pengedar dan pengguna narkoba.

Perseteruan antara keluarga

Perseteruan bereskalasi pekan lalu ketika Duterte menyerukan agar Mindanao memerdekakan diri dari Filipina. Seruannya itu sontak mengundang peringatan dari para politisi lokal yang mengingatkan mantan presiden Filipina itu, karena dia bisa didakwa makar.

Ancaman Duterte dijawab oleh penasehat keamanan nasional Eduardo Ano dengan balik mengancam "akan menggunakan otoritas dan kekuatan milik negara untuk meredakan dan menghentikan segala upaya memecah belah republik."

Kepala staf militer Filipina, Jendral Romeo Brawner, menghabiskan akhir pekan lalu dengan mengunjungi sejumlah pangkalan militer di Mindanao. Dia mengimbau para serdadu untuk bersikap loyal kepada "pemerintah di bawah konstitusi." Lawatannya itu dilakukan setelah beredar rumor adanya rencana kudeta untuk menjatuhkan Marcos.

"Namun langkah dramatis Duterte mendukung separasi sejatinya adalah teguran keras kepada presiden, bahwa dia telah memperlakukan keluarga Duterte dengan tidak baik," kata Dennis Coronacion, guru besar politik di University of Santo Tomas, Manila.

Salah satu penyebab kegamangan klan Duterte adalah sepupu Marcos Jr., Martin Romualdez, yang kini menduduki posisi ketua umum parlemen. Tahun lalu, dia menggalang kampanye untuk mencoret dana alokasi untuk wakil presiden bernilai jutaan Dollar AS.

Repotnya, Romualdez sudah digosipkan akan mewakili dinasti Marcos pada pemilu kepresidenan 2028 dan menjadi rival Sara Duterte yang saat ini lebih populer.

rzn/as (afp,ap)