Puluhan Orang Dilaporkan Tewas dalam Pembantaian di Myanmar

Lembaga bantuan kemanusiaan Save the Children mengatakan pada hari Sabtu (25/12) bahwa dua stafnya menghilang dalam pembataian yang terjadi di wilayah Myanmar timur. Dilaporkan pasukan pemerintah Myanmar menangkap penduduk desa, yang beberapa di antaranya diyakini perempuan dan anak-anak, serta menembak mati lebih dari 30 orang di dekat desa Mo So di Negara Bagian Kayah.

Kedua staf Save the Children yang merupakan pekerja lapangan disebut sedang dalam perjalanan pulang dari misi kemanusiaan di wilayah tersebut ketika mobil mereka diserang dan dibakar, kata lembaga itu.

"Dua staf kami, yang sedang dalam perjalanan pulang untuk liburan setelah melakukan pekerjaan tanggap kemanusiaan di komunitas terdekat, terjebak dalam insiden tersebut dan masih hilang," lapor Save the Children di situsnya. "Kami mendapat konfirmasi bahwa kendaraan pribadi mereka diserang dan dibakar. Militer dilaporkan memaksa orang-orang keluar dari mobil mereka, menangkap beberapa, membunuh yang lain, dan membakar tubuh mereka."

Kepala Eksekutif Save the Children Inger Ashing mengatakan serangan itu sebagai "pelanggaran hukum humaniter internasional."

"Kami terkejut atas kekerasan yang dilakukan terhadap warga sipil tak berdosa dan staf kami, yang berdedikasi kemanusiaan, mendukung jutaan anak yang membutuhkan di seluruh Myanmar," kata Ashing. "Investigasi atas insiden itu terus berlanjut tetapi serangan terhadap pekerja bantuan tidak dapat ditoleransi."

Sebuah organisasi pemantau dan media lokal meyalahkan serangan itu kepada junta Myanmar. Mereka yang tewas dilaporkan merupakan anggota etnis minoritas Karen, yang telah menjadi subyek kekerasan intermiten sejak kudeta militer pada bulan Februari 2021.

Dilansir Associated Press, beredar foto-foto pascakejadian di media sosial menunjukkan lebih dari 30 jasad yang hangus terbakar di dalam tiga kendaraan yang juga hangus terbakar.

Mereka yang tewas dalam serangan itu berusaha menghindari pertempuran antara militer Myanmar dan kelompok milisi anti-junta di desa mereka, kata seorang anggota Kelompok Hak Asasi Manusia Karenni kepada kantor berita Jerman, dpa, Sabtu (25/12).

"Sekitar 35 orang baru saja mencoba melarikan diri dari rumah mereka tetapi mereka bertemu dengan pasukan junta dan ditangkap, kemudian dibakar sampai mati," kata anggota Karenni.

PBB mengutuk serangan

Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat Martin Griffiths mengatakan laporan pembunuhan warga sipil tersebut adalah kredibel.

"Saya mengutuk kejadian menyedihkan ini dan semua serangan terhadap warga sipil di seluruh negeri, yang dilarang di bawah hukum internasional kemanusiaan," kata Griffiths dalam sebuah pernyataan.

Griffiths pun mendesak dilakukannya penyelidikan "menyeluruh dan transparan" agar pelaku bisa ditindak hukum. Hal ini juga sebagai bentuk perlindungan untuk warga sipil.

Sementara pada hari Minggu (26/12), Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Myanmar terkejut dengan serangan yang terjadi di Negara Bagian Kayah tersebut.

"Kami akan terus menekan meminta pertanggungjawaban pelaku atas kekerasan yang sedang berlangsung terhadap rakyat Burma," demikian kata Kedubes AS di Myanmar dikutip dari Associated Press.

Pemerintah Myanmar yang berkuasa saat ini belum memberikan tanggapan atas kejadian ini, sementara media yang dikelola pemerintah mengatakan bahwa tentara menembaki "teroris" bersenjata di wilayah itu.

Sebuah laporan di surat kabar Myanma Alinn yang dikelola pemerintah mengatakan bentrokan pecah di dekat Mo So ketika pasukan gerilya Karenni dan pemberontak mengendarai kendaraan "mencurigakan" dan menolak untuk berhenti ketika dihadang oleh pasukan militer.

Kejahatan kemanusiaan

Kepada DW, Wakil Direktur Asia Human Rights Watch (HRW) Phil Rbertson mengatakan bahwa insiden tersebut merupakan hal yang "mencengangkan."

"Dan jelas mereka (korban) kabur di antara sekelompok tentara Myanmar yang memutuskan untuk benar-benar menggunakan mereka pada dasarnya sebagai target latihan. Ini adalah contoh lain dari kejahatan yang mungkin ditimbulkan oleh kejahatan terhadap kemanusiaan."

Sejak junta militer mengambil alih kekuasaan pada Februari 2021, kebebasan HRW dan banyak kelompok HAM lainnya dibatasi secara ketat.

"Kami telah kembali ke jenis profil operasional yang kami miliki selama rezim militer sebelumnya di mana, Anda tahu, jika seseorang muncul dan berkata: 'Hai, saya bekerja untuk HRW,' mereka akan ditahan," kata Robertson.

Robertson kerap mendorong komunitas internasional untuk melakukan upaya mengurangi eskalasi kekerasan di Mynamar. "Dan ini adalah mengapa kami berulang kali mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menerapkan embargo internasional senjata terhadap militer Myanmar dan mengapa kami menyerukan sanksi tegas terhadap militer dan bisnis mereka dan perusahaan-perusahaan seperti Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar, yang menempatkan uang ke dalam pundi-pundi militer Myanmar."

rap/ha (AP, dpa, AFP, Reuters)