PSBB Dihentikan, Jawa Barat Sambut Adaptasi Kebiasaan Baru
26 Juni 2020
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengumumkan bahwa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tingkat provinsi tidak dilanjutkan. Artinya, 100 persen daerah di Jabar, kecuali Bodebek akan melaksanakan adaptasi kebiasaan baru (AKB).
Sedianya, PSBB proporsional tingkat provinsi Jawa Barat itu berakhir pada hari ini, Jumat (26/06). PSBB yang terakhir dilakukan tersebut, merupakan persiapan menuju era AKB atau new normal.
"Seluruh Jawa Barat hari ini tidak ada lagi PSBB, sudah diputuskan kita semuanya 100 persen melaksanakan AKB," ujar Kang Emil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (26/06).
Kang Emil mengatakan, keputusan dihentikannya PSBB itu berdasarkan pada angka reproduksi virus yang terus bertahan di bawah 1 selama 6 minggu terakhir. Hal itu sudah sesuai dengan petunjuk dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
"Walau judulnya AKB tapi kewaspadaan tidak turun, tapi imprivisasi lokalisir di desa/kelurahan di skala mikro pembatasan tetap dilakukan, tapi skala Jabar dihentikan, dan dilanjutkan dengan kebijakan lokal," katanya.
Sementara itu, untuk wilayah Bodebek yang meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi akan tetap mengikuti kebijakan PSBB transisi yang ditetapkan DKI Jakarta hingga 4 Juli mendatang. Daerah tersebut dikhususkan, karena menjadi penyangga langsung dari Jakarta yang menjadi episentrum COVID-19.
Kota Bekasi helat CFD
Sementara itu, car free day (CFD) Kota Bekasi dibuka kembali pada 5 Juli nanti. Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto angkat bicara mengenai urgensi pembukaan CFD.
Tri menilai pembukaan CFD dapat meningkatkan imun warga yang berolahraga. Imun tubuh yang meningkat dinilai dapat melawan COVID-19.
"Kalau urgensinya kan salah satu dalam rangka, melawan COVID kan meningkat imunologi. Imunologi itu korelasinya bagaimana kita bahagia," ujar Tri ketika ditemui di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (26/06).
Tri menyadari kepadatan penduduk di Kota Bekasi. Di sisi lain, Tri meyakini pihaknya bisa mengatur masyarakat saat membuka kegiatan CFD.
Pengawasan ketat akan dilakukan Pemkot Bekasi. Salah satunya dengan membatasi jumlah pedagang kaki lima (PKL).
"Kalau membatasi skematisnya 50 persen, makanya yang bisa kita atur terkait dengan pedagang yang memang nanti beroperasional di wilayah CFD, nanti kita atur penempatan jarak dan sebagainya," tutur Tri. (Ed: rap/)
Baca selengkapnya di: DetikNews
PSBB Jabar Dihentikan, Ridwan Kamil: 100 Persen Daerah Siap AKB