Presiden Turki di Parlemen Eropa

Beberapa hari yang lalu, Presiden Turki Abdullah Gül mengunjungi Mahkamah HAM Eropa. Sementara arsip pengadilan HAM Eropa penuh dengan ribuan kecaman terhadap pemerintah Turki. --Abdullah Gül pada kesempatan itu melakukan perundingan secara tertutup dengan para hakim mahkamah. Tidak lama kemudian, dia pergi menuju Dewan Eropa dan menyampaikan pidatonya mengenai keadaan politik di Turki:

“Semua bentuk diskriminasi dilarang. Konstitusi kami menjamin semua hak-hak warga. Hak budaya dan agama juga telah ditingkatkan. Sulit untuk menemukan sebuah negara anggota di Dewan Eropa yang secara tegas memerangi penyiksaan, seperti yang dilakukan Turki.”

Pernyataan Gül itu sudah tentu tidak sepenuhnya sesuai dengan dengan sejumlah kecaman yang dikeluarkan Mahkamah HAM Eropa Selasa lalu. Kecaman antara lain ditujukan pada kasus penyiksaan tahanan dan pelanggaran kebebasan ber

pendapat. Di Straßburg Gül berupaya mempromosikan Turki sebagai negara yang giat melaksanakan reformasi dan bersedia menampilkan negaranya sebagai calon anggota Uni Eropa. Dukungan diperolehnya dari Rene van der Linden, Ketua parlemen di Dewan Eropa:

„Jalan menuju Uni Eropa memang masih jauh. Tetapi perundingan harus dilanjutkan dan juga harus punya perspektif keanggotaan. Turki adalah sebuah negara Eropa mengingat letak dan perkembangan demokrasinya.“

Uni Eropa nyaris tidak lagi meragukan kenyataan bahwa situasi HAM di Turki membaik. Juga bahwa Turki di bawah pimpinan Gül dari Partai AKP yang konservatif, justru melaksanakan proses reformasi yang mencengangkan.

Namun, dalam kunjungannya di Straßburg, Presiden Gül kelihatan hendak menimbulkan kesan, seakan Turki saat ini telah memenuhi hampir semua strandar politik sebuah demokrasi moderen. Dan seolah-olah bahwa masalahnya hanya UE yang tidak mau menerima kenyataan. Laporan terakhir dari Brussel jelas-jelas mengeritik situasi warga kristen di Turki yang mendapat tekanan.

Sementara Presiden Gül menuntut hak yang sepenuhnya sama bagi kaum perempuan. Dan dia mengecam UU yang melarang untuk mencela nasionalisme Turki. Gül menegaskan bahwa masih ada ruang gerak bagi perbaikan dan perubahan serta mengatakan secara umum:

„Turki wajib melanjutkan proses reformasinya.“