Presiden Jokowi, Saatnya Bela Hak Warga dan Kebebasan Papua

Anda tahu mana dua provinsi termiskin dari seluruh kawasan Indonesia? Saya kira banyak yang bisa menerkanya: Provinsi Papua dan Papua Barat. Di kedua daerah itu, angka kemiskinan berada di atas 35 persen. Artinya, 35 persen warganya punya pendapatan rata-rata di bawah 200.000 Rupiah per bulan. Itu data statistik tahun 2010.

Saya tidak perlu bertanya mana daerah yang punya sumber daya alam terkaya di Indonesia. Sebagian besar dari kita tahu apa jawabannya: Papua. Pikirkanlah… Bukankah ini fakta-fakta yang sangat tragis bagi warga Papua?

Saya ingat tahun 2014, warga Skotlandia di Inggris menggelar referendum untuk menjadi merdeka dan memisahkan diri dari Inggris. Mereka yang pro kemerdekaan mengatakan, sudah bosan melihat tingkah pemerintahan di London yang melupakan Skotlandia, padahal kawasan itu kaya sumber alam.

Ketika itu, para pemimpin di London berlomba-lomba datang ke Skotlandia dan membujuk-bujuk warganya agar menolak opsi kemerdekaan. Bukan pasukan bersenjata yang dikirim. Perdana Menteri David Cameron hampir menangis di Edinburgh, ibukota Skotlandia, memohon pemilih Skotlandia: "Please…, jangan tinggalkan kami!"

Akhirnya, referendum kemerdekaan memang ditolak mayoritas pemilih Skotlandia. Tapi bukan itu esensi yang penting dalam konteks kali ini.

Penindasan puluhan tahun

Selama puluhan tahun, rakyat Papua menjadi korban adu kepentingan kelompok-kelompok elit di Jakarta dan perpanjangan tangannya di tanah Papua.

Mereka, dengan sedikit terselubung atau mencolok mata terbuka, merampok kekayaan Papua dan memperkaya dirinya sendiri.

Ada yang malu-malu sebab merasa tidak etis, ada yang mendemonstrasikan kerakusan dan kekuasaan karena merasa superior. Akses wartawan ke Papua dibatasi, kebebasan berpendapat ditindas.

Selama puluhan tahun, Papua menjadi daerah operasi dan latihan militer dan aparat keamanan, sekaligus tempat meraup kekayaan. Polisi dan tentara saling tembak berebut lahan basah.

Pada siapa rakyat Papua bisa berharap? Di mana solidaritas dan suara nurani saudara-saudara sebangsa dan setanah airnya yang lebih sering bungkam? Dimana semangat untuk membela hak-hak kemerdekaan bangsa-bangsa yang dikumandangkan saat-saat pendirian Republik Indonesia?

Menagih Janji Jokowi

Saya teringat konflik Aceh, yang punya nasib serupa. Perdamaian bisa tercapai di Aceh, setelah para tokoh GAM yang ada di luar negeri diajak berunding, antara lain berkat usaha Wapres Jusuf Kalla (di masa pemerintahan SBY) dan melalui penengahan pihak asing. Apa pola ini bisa dan perlu diterapkan untuk Papua? Siapa yang bisa dijadikan mediator?

Joko Widodo adalah satu-satunya kandidat yang berkunjung ke Papua selama masa kampanye pemilu presiden tahun lalu. Presiden Jokowi tahun lalu berkunjung ke Papua dan menjanjikan bahwa kawasan itu akan terbuka bagi jurnalis asing.

Sayangnya, seperti kita tahu, langkah itu langsung ditentang militer dan Presiden Joko Widodo harus tunduk pada kenyataan itu dan mengurungkan niat "membuka Papua untuk media".

Kasus "Papa Jual Saham" kini makin membuka mata publik, betapa kerakusan para pengusaha dan petinggi politik telah merusak tatanan politik dan menggerus otoritas pemerintahan di kawasan itu. Papua bagi mereka adalah lumbung nyaman menumpuk kekayaan sendiri.

Kinilah saatnya, pemerintah di Jakarta menunjukkan keseriusan dan pembelaan kepada hak-hak warga Papua. Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa! Jangan biarkan Papua dikuasai tentara dan geng-geng bersenjata.

Presiden Jokowi pada pergantian tahun akan berkunjung lagi ke Papua. Apa agendanya? Warga Papua sudah kenyang dengan janji-janji muluk dan kosong! Berikan kebebasan agar warga Papua bisa berkiprah di bawah langit Indonesia untuk menyejahterakan warganya. Bebaskan media meliput, agar fungsi pengawasan bisa berjalan.