Prabowo dan Keluarga Cendana Terseret "Paradise Papers"

Bocornya dokumen penggelapan pajak, Paradise Papers, turut menyeret nama Prabowo Subianto dan dua anggota keluarga Cendana, Mamiek dan Tommy Suharto.

Prabowo dicatat pernah memimpin Nusantara Energy Resources yang terdaftar di Bermuda. Namun perusahaan ditutup pada 2004 karena masalah keuangan. Firma hukum di Bermuda, Appleby, yang membocorkan dokumen keuangan tersebut, menulis Nusantara Energy Resources sebagai "debitur bermasalah."

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya tidak segan menindak warga negara Indonesia yang berusaha melarikan pajak ke luar negeri. "Bila nanti ada hubungannya dengan perpajakan, ya kami gunakan kerja sama internasional," ujarnya kepada CNN Indonesia, Senin (6/11).

Direktorat Jendral Pajak akan menggelar penyelidikan terhadap WNI yang terseret kasus Paradise Papers. "Semua informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber akan diteliti," kata Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. "Ini di antaranya untuk mengetahui apakah harta yang sudah dilaporkan wajib pajak sudah dilaporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) atau telah dideklarasikan dalam amnesti pajak."

Petinggi Partai Gerindra, Fadli Zon, membantah Prabowo berniat mengemplang pajak lewat Nusantara Energy Resources. "Ini adalah perusahan satu dolar," ujarnya kepada Tempo yang dilibatkan menyelidiki dokumen rahasia tersebut. Menurutnya perusahaan tersebut hanya aktif di bidang eksplorasi minyak dan gas.

Selain Prabowo, nama Tommy Suharto juga tercatat sebagai salah satu klien Appleby di Bermuda. Tommy terkait dengan Humpuss Group, Asia Market Investment dan V Power yang terdaftar di Bahama. Putra bungsu Suharto itu pernah menggandeng perusahaan Australia untuk mendirikan bisnis papan reklame yang aktif di Cina, Malaysia, Australia dan Filipina.

Dalam dokumen tersebut Appleby menulis perusahaan Tommy sebagai "pengemplang pajak."

Dokumen Paradise Papers dipublikasikan oleh Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional (ICIJ) selama satu pekan sejak Minggu (4/11). Dokumen tersebut antara lain mengungkap rahasia keuangan milik 120 kepala negara dan pemerintahan serta politisi dari 47 negara. Sebagian besar kasus yang tercatat dalam Paradise Papers mengindikasikan penggelapan pajak.

rzn/yf (tempo, bbc, cnn Indonesia, rtr)