DPR Minta Kebijakan PPKM Dikaji Ulang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di sebagian Jawa dan Bali tidak efektif. DPR meminta pemerintah mengkaji ulang sejumlah kebijakan.

"Memang perlu dipikirkan formulasi ulang tentang bagaimana kita mengatasi lonjakan COVID-19. Saya mengimbau kepada pemerintah bahwa harus mendeteksi dini hal-hal yang bisa membuat lonjakan COVID tinggi. Seperti kita tahu bahwa akan ada libur panjang pada saat Imlek dan saat Hari Raya Idul Fitri," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Senin (01/02).

Dasco menyebut akan ada libur panjang dalam waktu dekat. Dia meminta pemerintah meninjau ulang rencana libur panjang ini agar pencegahan corona efektif.

"Oleh karena itu, kami mengimbau kepada pemerintah untuk mewaspadai atau merencanakan ulang mengenai usulan atau rencana libur panjang yang direncanakan oleh pemerintah karena setiap libur panjang itu pasti akan terjadi lonjakan COVID-19," ucap Dasco.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh pada hari Minggu (31/01) menyebut tidak ada bedanya antara PPKM dan hari-hari biasa tanpa PPKM.

"Apa yang membedakan PPKM dengan bukan PPKM? Karena saya melihat sekarang ini PPKM ini sudah tidak berasa PPKM, ya hanya tokoh-tokoh tutup jam 7 (malam) dan itu pun banyak yang masih buka," kata Nihayatul kepada detikcom.

Menurutnya, pemerintah perlu mengedepankan konsistensi dalam mendefinisikan PPKM. Tak hanya Satgas COVID-19, seluruh komponen masyarakat juga perlu turut aktif dalam sosialisasi PPKM.

"Semua pihak harus konsisten ini harus didefinisikan ulang PPKM itu PPKM mau seperti apa? Kalau sekarang ini saya tidak merasa PPKM, tidak merasakan ada pembatasan sama sekali," tutupnya.

PPKM di semua kabupaten/kota Jawa-Bali

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usul seluruh daerah di Jawa-Bali agar menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal itu menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut PPKM jilid pertama tidak efektif dalam penanganan COVID-19.

"Memang PPKM jilid pertama itu tidak efektif maka ada PPKM jilid kedua. Evaluasi malam ini, sekarang tinggal seminggu dan dirasa dampaknya kurang. Saya usulkan kepada pemerintah pusat, untuk seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Bali semuanya ikut PPKM," kata Ganjar usai mengikuti rakor dengan Menko Marinvest Luhut Binsar Pandjaitan di ruang rapat gedung A kantor Pemprov Jateng, Minggu (31/01) malam.

Menurut Ganjar PPKM di seluruh Kabupaten/Kota Jawa-Bali akan memberikan dampak positif. Ganjar memberikan contoh saat awal PPKM, di Jateng hanya ada tiga wilayah yang diusulkan menerapkan kebijakan itu, yakni Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya. Kemudian seluruh daerah mengikuti.

"Tapi respon seluruh Bupati/Wali Kota di Jateng bagus dan semuanya ikut menerapkan. Sebab, mereka menganggap ini penting dan butuh partisipasi semuanya. Jadi, memang harus seperti itu," ucap Ganjar Pranowo.

Sebelumnya, Presiden Jokowi blak-blakan saat mengevaluasi PPKM. Jokowi menyebut implementasinya tidak tegas dan tidak konsisten.

"Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas masih tinggi karena indeks mobility-nya ada. Di beberapa provinsi, COVID-nya masih naik," kata Jokowi.

Jokowi meminta jajarannya melibatkan pakar epidemiologi saat menyusun kebijakan. Dia menilai implementasi PPKM belum baik.

"Sebetulnya esensi PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi yang saya lihat, di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi," ungkapnya. (Ed: rap)

 

Baca selengkapnya di: DetikNews

PPKM Tak Efektif, Pimpinan DPR Minta Libur Panjang Imlek-Idul Fitri Dikaji

Jokowi Anggap PPKM Tak Efektif, Komisi IX DPR: Tak Terasa Ada Pembatasan

Ganjar Pranowo Usul PPKM Diterapkan di Semua Kabupaten/Kota Jawa-Bali