Politik Pengungsi Eropa Belum Seragam

Uni Eropa ingin memberlakukan sistim suaka yang seragam tahun 2012 ini. Namun hingga kini penanganan pemohon suaka di banyak negara sangat berbeda, bukan hanya dari segi kualitas penampungan dan standar hidup bagi pencari suaka, tapi juga prosedurnya.

Meski begitu, pakar migrasi dari LSM pemantau HAM Amnesty Internasional, Anneliese Baldaccini tampil relatif sabar. "Di tingkat Eropa memang ada standar dan peraturan bersama yang mengikat. Namun masih butuh waktu lama, hingga itu bisa dipraktekkan sepenuhnya dan terbentuk infrastruktur yang sama di semua negara anggota."

Kamp penampungan tidak manusiawi

Yunani merupakan negara di perbatasan Eropa yang paling sering menjadi tujuan pertama pengungsi. Infrastruktur di negara itu amat buruk. Menurut Kementrian Luar Negeri Yunani, di tahun 2011 setiap harinya sekitar 500 orang menyebrangi perbatasan Yunani dengan Turki di kawasan Evros.

Komisaris Urusan Internal Uni Eropa, Cecilia Malmström memiliki kenangan khusus mengenai kamp pengungsi di sana. „Saya ingat bertemu dengan seorang anak lelaki asal Afghanistan di Evros. Ia mengaku berusia 14 tahun dan berjalan kaki dari Afghanistan hingga Yunani“

Anak lelaki itu tinggal berdesakan dalam satu ruangan dengan 60 atau 70 anak lelaki lainnya. Malmström manlaporkan, hanya ada dua WC di situ, salah satunya rusak. "Lalu ia minta beberapa Euro, untuk menelpon ibunya yang pasti sudah sangat kuatir memikirkan nasibnya,“ lanjut Malmström tentang pengalamannya.

700.000 pengungsi dari Suriah?

Situasinya bisa semakin meruncing. Perserikatan Bangsa-Bangsa; memperkirakan akhir 2012 jumlah pengungsi asal Suriah bisa mencapai 700 ribu orang. Hingga kini sudah 300.000 orang yang melarikan diri dari Suriah.

Sebagian besar mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Libanon, Irak, Yordania dan Turki. Dari sanalah para pengungsi itu melanjutkan perjalanan ke Yunani. Untuk memasuki wilayah Uni Eropa ini, mereka kini menghindari perbatasan di kawasan Evros, dan menuju kepulauan Ägäis.

Anneliese Baldaccini dari Amnesty International mempertanyakan : "berapa jumlah pengungsi asal Suriah yang berhasil masuk ke wilayah Uni Eropa, sejak pecahnya krisis satu setengah tahun silam?". Menurut dia, jumlahnya hanya sekitar 12 ribu orang dan bukan gelombang besar pengungsi Suriah.

Jumlah pengungsi memang meningkat, tapi bukan alasan untuk khawatir. Harus ada negara yang mengambil kebijakan khusus, begitu ungkap Baldaccini, yang menggugah kesediaan negara-negara Uni Eropa untuk menerima pengungsi baru.

Yunani tidak tunjukkan kemajuan

Namun, Yunani yang tengah menghadapi krisis utang, menghadapi masalah keuangan amat berat, hingga tidak bisa menangani pengungsi secara layak. Selain itu, Yunani belum memiliki peraturan suaka dan undang-undang warga asing yang memadai, untuk mengantisipasi jumlah pengungsi yang terus meningkat.

Yunani secara "de facto" sejak 20 tahun terakhir adalah sebuah negara migrasi. Menurut pemerintah Yunani, dari sekitar 11 juta penduduk Yunani, satu juta orang diantaranya keturunan etnis asing.

"Pemerintah Yunani tampaknya sama sekali tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pengungsi yang paling mendasar, seperti tempat tinggal, makan dan minum serta perlindungan“, begitu Anneliese Baldaccini. Selain itu, proses permohonan suaka di Yunani sangat panjang. Orang-orang menjadi takut untuk mengajukan permohonan suaka, karena selama masa proses mereka ditahan.

Standar seragam

"Sistem suaka Uni Eropa diharapkan menyediakan bantuan, dan pembicarakan masalah ini hampir tuntas", jelas Komisaris Uni Eropa, Cecilia Malmström. Ia juga menggambarkan tugas badan urusan suaka Eropa yang baru EASO. "Badan ini membantu negara-negara penerima suaka untuk menangani pengungsi secara layak, termasuk pengungsi anak-anak yang tidak memiliki pendamping", tambah Cecilia Malmström.

Sejumlah negara telah memberlakukan program perlndungan, dengan hasil yang sangat positif, seperti di Belanda: "Petugas dari negara anggota yang berhubungan dengan anak-anak di bawah umur, menerima pendidikan khusus dengan bantuan dari Frontex dan EASO," jelas Malmström. EASO, yang bermarkas di pulau Malta, telah mengirimkan tim bantuan ke Yunani untuk membantu para petugas.

Anneliese Baldaccini dari Amnesty menilai pekerjaan EASO sebagai langkah yang positif dan berharap badan itu bisa meningkatkan solidaritas antar negara anggota Uni Eropa

Para kepala negara dan pemerintahan dari 10 negara di pesisir Laut Tengah, pekan ini (5./6.10.) bertemu di pulau Malta, untuk membahas politik keamanan dan pengungsi. Pihak Eropa meliputi Spanyol, Perancis, Italia, Portugal dan Malta, sedangkan Aljazair, Marokko, Tunisia, Libya dan Mauretania mewakili pihak Afrika.

Menurut Anneliese Baldaccini, pertemuan yang hanya melibatkan sebagian anggota Uni Eropa ini, tidak menunjukkan adanya perpecahan di dalam Uni Eropa, melainkan bahwa ada proses paralel yang berlangsung di tingkat bilateral dengan negara-negara non Uni Eropa. Dan hal ini bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah regional." Artinya, pertemuan ini akan lebih mementingkan dialog dan tidak menghalangi diberlakukannya sebuah sistem suaka yang seragam di Uni Eropa.