Polisi New York Berhenti Memata-matai Muslim

Kepolisian kota New York, Amerika Serikat, membubarkan satuan dinas intelijen yang khusus memata-matai komunitas muslim. Pasukan yang dulunya bernama satuan demografi itu sudah dinonaktivkan sejak Januari 2014 dan semua perwira telah dipindahkan, kata kepolisian New York, Selasa (15/4).

Meski dianggap perlu memetakan kondisi demografi penduduk di kota tersebut, kepolisian menilai informasi yang diperlukan bisa didapat dengan menjalin kontak dengan penduduk setempat. Harian New York Times menilai langkah tersebut menandai perubahan kebijakan keamanan terkait operasi rahasia pasca serangan teror 11 September 2001.

Walikota New York, Bill de Blasio yang baru menjabat beberapa bulan, menyambut keputusan NYPD. Hal itu menurutnya bisa membantu meredakan ketegangan antara kepolisian dan penduduk. Selain itu, kini NYPD bisa fokus mengurusi "tindak kriminal sesugguhnya."

Ketegangan Belum Akan Mereda

Selain itu kelompok HAM, New York Civil Liberties Union juga menyatakan dukungan dan berharap, polisi tidak melanjutkan "aktivitas diskriminatif" di tempat lain. Menurut sejumlah aktivis HAM New York, satuan kepolisian yang kontroversial itu menjalankan "program pengawasan yang diskriminatif," dengan memata-matai komunitas muslim.

Sementara Dewan Hubungan Amerika dan Islam (CAIR) menilai, langkah pembubaran satuan spionase di NYPD belum cukup. "Ini adalah langkah pertama yang penting. Tapi kerusakan akibat aktivitas spionase massal terhadap kelompok minoritas berbasis agamanya sudah kandung meluas dan harus ditangani," ujar Presiden CAIR, Ryan Mahoney.

Sebelumnya beberapa kelompok Islam AS berupaya menggugat kepolisian NYPD karena dianggap mendorong kriminalisasi kelompok minoritas.

Satuan Demografis NYPD dibentuk dengan bantuan dinas intelijen AS, CIA, untuk meminimalisir potensi serangan teror seperti yang terjadi pada 11 September 2001. Satuan itu ditugaskan mengawasi kegiatan bisnis komunitas muslim dan mesjid-mesjid di sekitar kota New York. Hingga saat pembubarannya, satuan tersebut tidak mampu menghadirkan bukti apapun terkait potensi kejahatan komunitas muslim di kota itu.

rzn/hp (afp,ap)